Peran Strategis APPSI dalam Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) memiliki peran penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, efektif, kreatif, percaya diri, dan bertanggung jawab. Pernyataan tersebut disampaikan Wiyagus saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam acara Pengukuhan Dewan Pengurus APPSI masa bakti 2025–2029 di Gedung Kementerian Koordinator (Kemenko) 1, Ibu Kota Nusantara (IKN), Selasa (11/11/2025).
Tujuan terbentuknya APPSI adalah untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, kreatif, percaya diri, dan bertanggung jawab. Hal ini menjadi dasar dari keberadaan organisasi ini dalam memperkuat pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.
APPSI sebagai Wadah Sinergi dan Kolaborasi Nasional
Sejak dideklarasikan pada 6 Juni 2000, APPSI telah menjadi wadah penting bagi para gubernur dalam memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. Melalui organisasi ini, pemerintah provinsi dapat saling berbagi pengalaman, memperdalam praktik tata kelola pemerintahan yang baik, serta memperkuat kolaborasi lintas wilayah untuk mendukung pembangunan nasional.
APPSI diharapkan menjadi jembatan antara pemerintah pusat dan daerah, agar sinergi kebijakan bisa berjalan searah dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Dukungan Pemda untuk Visi Indonesia Emas 2045
Lebih lanjut, Wiyagus menyoroti pentingnya kontribusi aktif pemerintah daerah (Pemda) dalam mendukung arah kebijakan nasional. Ia mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 sebagai panduan menuju Visi Indonesia Emas 2045.
Visi tersebut dijabarkan melalui Asta Cita yang diimplementasikan dalam 32 urusan pemerintahan konkuren di daerah. Berbagai program strategis nasional seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Program 3 Juta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), hingga Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda, memerlukan dukungan nyata dari seluruh kepala daerah agar implementasinya berjalan optimal.
Pengendalian Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Jadi Prioritas
Selain soal kebijakan pembangunan, Wiyagus juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi daerah. Menurutnya, pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua indikator utama keberhasilan pembangunan di daerah.
Perlu menjadi perhatian bersama pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pusat, tetapi juga oleh kemampuan Pemda menjaga keseimbangan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Lima Pesan Penting untuk Gubernur dan Pengurus APPSI
Menutup sambutannya, Wiyagus menyampaikan lima pesan strategis kepada para gubernur dan pengurus APPSI masa bakti 2025–2029:
- Memperkuat keterpaduan antara RPJMN dan RPJMD.
- Meningkatkan harmonisasi hubungan pusat dan daerah.
- Mengoptimalkan sumber daya daerah secara efisien dan berkeadilan.
- Menyesuaikan alokasi anggaran secara sinergis dengan kebijakan nasional.
- Memaksimalkan potensi daerah sebagai motor pembangunan nasional.
“Mari kita jadikan momentum pengukuhan Dewan APPSI ini sebagai titik awal untuk memperkuat sinergi, memperkokoh kolaborasi, dan meneguhkan komitmen kita dalam membangun Indonesia dari daerah,” tandas Wiyagus.
