JAKARTA — Indonesia menunjukkan komitmen kuat untuk mempercepat pengakuan terhadap 1,4 juta hektare hutan adat serta mendorong kolaborasi pendanaan yang inklusif bagi Masyarakat Adat.
Komitmen ini disampaikan oleh Penasihat Utama Menteri Kehutanan RI, Silverius Oscar Unggul dalam forum internasional Forest Solutions: Action for Forests and Direct Access to Finance for Indigenous Peoples and Traditional Communities. Acara ini diselenggarakan oleh Greenpeace di atas kapal Rainbow Warrior di Belem, Brasil pada Sabtu (15/11/2025).
Acara dimulai dengan pemutaran film dokumenter “Juruá – Memories of a River”, yang mengangkat kisah perjuangan masyarakat Sungai Juruá, Brasil, dalam mempertahankan hutan dan identitas budaya mereka. Film ini menjadi awal dari diskusi panel yang melibatkan para pemimpin adat, pembuat kebijakan, serta pakar lingkungan dari berbagai negara.
Para pembicara dalam diskusi ini antara lain Fransiska Rosari Carita (Perwakilan Pemuda Adat Papua), Francisco Flavio Ferreira do Carmo (Dewan Nasional Masyarakat Ekstraktif Brasil), Dr. Heike Henn (Kementerian Lingkungan Hidup Jerman), Marie Nyange Ndambo (Kementerian Lingkungan Hidup dan Ekonomi Iklim Republik Demokratik Kongo), dan Mario Nicácio (Dewan Fiskal Dana Adat Podáali).
Selain itu, acara juga dihadiri oleh tamu kehormatan Chief Raoni, salah satu pemimpin adat paling berpengaruh di Amazon, serta dibuka oleh Carolina Pasquali, Direktur Eksekutif Greenpeace Brasil.
Dalam sesi diskusi, Silverius menegaskan bahwa Menteri Kehutanan telah menargetkan percepatan pengakuan 1,4 juta hektare hutan adat dalam empat tahun ke depan. Ia menyampaikan bahwa target tersebut kembali ditegaskan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam Leader Summit di Belém pada 6 November 2025.
Silverius menjelaskan bahwa sejak Maret 2025, Kementerian Kehutanan telah membentuk Task Force Percepatan Perizinan Hutan Adat yang melibatkan unsur NGO, akademisi, Masyarakat Adat, dan pemerintah. Komposisi satuan tugas ini disusun secara inklusif dengan memperhatikan keseimbangan gender dan representasi dari seluruh wilayah Indonesia. Tugas utama dari satuan tugas ini adalah memastikan target 1,4 juta hektare dapat dicapai melalui proses yang cepat, adil, dan transparan.
Selain percepatan perizinan, Silverius menekankan pentingnya penguatan ekonomi Masyarakat Adat setelah pengakuan hutan adat. Untuk itu, pemerintah menyiapkan dua model pendanaan, yaitu:
Hibah untuk penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas masyarakat.
Pembiayaan perbankan berbunga rendah dengan grace period lebih panjang bagi komunitas yang telah siap secara kelembagaan.
Di samping pendanaan, pemerintah juga memperkuat akses pasar bagi komunitas adat melalui implementasi MoU antara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie.
Pada akhir sesi, Silverius menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk mendukung inisiatif Brasil melalui Tropical Forests Financing Facility (TFFF) sebagai langkah bersama negara-negara pemilik hutan tropis.
“Indonesia siap berjalan seiring dengan Brasil. Hutan tropis adalah benteng iklim dunia, dan masyarakat adat adalah penjaganya. Kolaborasi global adalah kunci,” ujarnya.
Reporter digital yang menggemari berita olahraga, kegiatan komunitas, dan isu pergerakan anak muda. Ia hobi berlari pagi, bermain badminton, dan menonton pertandingan olahraga. Ketika istirahat, ia menyukai membaca artikel inspiratif. Motto: “Semangat dalam berita harus sama kuatnya dengan semangat di lapangan.”
