Kelangkaan BBM di Manggarai: Keresahan Masyarakat dan Perbedaan Pernyataan Pemimpin Daerah
Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Manggarai kembali memicu kegelisahan masyarakat. Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ruteng Santo Agustinus di depan kantor DPRD Manggarai pada Jumat, 28 November 2025, menunjukkan ketidakpuasan terhadap penanganan masalah ini.
Puluhan mahasiswa PMKRI turun ke jalan untuk menuntut kejelasan atas kelangkaan BBM yang telah berlangsung sejak 23–25 November. Saat massa tiba, Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD masih berada di dalam gedung mengikuti rapat APBD 2026. Ketua PMKRI Cabang Ruteng, Margareta Kartika, menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak serius menangani masalah ini. Ia bahkan menuding adanya praktik mafia BBM.
“Kalau Bupati dan DPRD tidak keluar, berarti benar dugaan kami bahwa pelaku mafia BBM adalah Bupati dan DPRD,” ujar Kartika.
PMKRI juga menyoroti dugaan praktik ilegal di SPBU Ruteng, seperti pengisian berulang dengan motor rusak, tangki mobil yang dimodifikasi, hingga transaksi gelap pada malam hari.
Versi Bupati Manggarai
Bupati Heribertus Nabit akhirnya menemui massa bersama Ketua DPRD Paul Peos. Ia mengakui kelangkaan BBM sebagai masalah nyata. “Kami juga datang dari rahim rakyat. Masyarakat menjadi perhatian bersama dan sedapat mungkin diselesaikan,” ujar Nabit.
Menurutnya, kelangkaan terjadi karena selama tiga hari berturut-turut tidak ada tangker BBM masuk ke SPBU Reo. Ia menambahkan distribusi terganggu akibat perbaikan jalan di KM 1 Karot yang diberlakukan sistem buka-tutup.
Versi Kepala Depot Pertamina Reo
Pernyataan Bupati berbeda dengan keterangan Kepala Depot Pertamina Reo. Kepala depot menyatakan pasokan BBM ke Ruteng aman dan sesuai kuota, bahkan lebih. Ia menegaskan jalur distribusi ke Labuan Bajo juga menggunakan suplai dari Reo, tetapi wilayah itu tidak mengalami kelangkaan.
Perbedaan informasi ini membuat PMKRI semakin bingung. “Bupati bilang tiga hari tangker tidak masuk, tapi Kepala Depot menyatakan pasokan aman. Informasi ini berbeda, masyarakat jadi bingung,” kata Kartika.
Sanggahan PMKRI
Kartika menilai alasan perbaikan jalan tidak logis. “Pengerjaan jalan sudah sebulan, tapi dampaknya terhadap BBM baru terasa tiga hari terakhir. Ini tidak masuk akal,” ujarnya.
PHPT PMKRI Ruteng, Cristian Antas, menambahkan bahwa perbedaan informasi antara Bupati dan Kepala Depot memperlihatkan lemahnya koordinasi pemerintah. “Kalau pasokan aman, kenapa masyarakat harus antre panjang dan membeli BBM eceran dengan harga Rp50.000 per botol?” katanya.
Usulan Tim Investigasi
Untuk mengakhiri polemik, Bupati mengusulkan pembentukan Tim Investigasi bersama yang melibatkan pemerintah, DPRD, kepolisian, dan organisasi pemuda. Tim ini akan bekerja mulai Desember hingga Januari untuk menelusuri alokasi BBM, termasuk dugaan pengisian berulang dan mobil modifikasi.
“Supaya kita sama-sama tahu, dan tidak ada kecurigaan kepada pemerintah, DPRD, maupun aparat penegak hukum,” tegas Nabit.
Ketua DPRD Paul Peos menambahkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan SPBU Reo dan menegaskan DPRD menjalankan fungsi mediasi, sementara penindakan hukum menjadi kewenangan aparat.
Tuntutan PMKRI Cabang Ruteng Santus Agustinus
PMKRI Cabang Ruteng Santus Agustinus menuntut:
- Kepada Pemda Manggarai: Mendesak Bupati Manggarai untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kuta BBM dan mekanisme Penyaluranya di SPBU, serta memastikan penyaluran tepat sasaran.
- Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Manggarai: Mendesak DPRD menggunakan fungsi pengawasan secara makasimal terhadap kinerja pemerintah daerah dan instansi terkait dalam menangani kelangkaan BBM.
Kartika menutup orasi dengan peringatan: “Kami tidak ingin janji-janji kosong. Kami ingin solusi nyata. Kalau tidak, PMKRI siap turun lagi dengan massa lebih besar.”
Aksi PMKRI Ruteng menyoroti ketidakjelasan informasi antara Bupati Manggarai dan Kepala Depot Pertamina Reo. Perbedaan keterangan ini memperuncing keresahan masyarakat yang sudah terbebani oleh kelangkaan BBM. Usulan tim investigasi menjadi jalan tengah, tetapi keberhasilannya akan ditentukan oleh transparansi dan keberanian menindak mafia BBM.
