JAKARTA – Konflik yang terjadi di lingkungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) saat ini menimbulkan kekhawatiran dari berbagai pihak, khususnya warga NU yang ada di tingkat bawah dan para pesantren. Permasalahan internal ini memicu diskusi luas mengenai peran negara dalam menjaga stabilitas organisasi besar ini.
Pengasuh sekaligus pendiri Pondok Pesantren Salafi Nahdlatul Ulum, Tangerang, Banten KH Imaduddin Utsman al-Bantani menyampaikan pandangan penting mengenai hal ini. Ia menekankan bahwa pemerintah tidak boleh campur tangan secara politik dalam konflik internal PBNU.
”Kami berharap warga NU dapat melewati dinamika internal ini dengan baik, dan kemaslahatan akan menjadi jawaban dari segala pertanyaan di hati warga NU,” ujarnya pada Senin (8/12/2025).
Menurut Kiai Imad, negara harus melihat NU sebagai aset bangsa yang penting untuk menjaga persatuan dan keutuhan Indonesia. Dengan demikian, kepentingan negara adalah agar NU tetap menjadi organisasi yang kuat, maju, dan tidak mudah dibagi-bagi.
”Negara harus bertindak sebagai orang tua yang baik dalam konflik ini, memberikan perlindungan dan pengayoman bagi semua pihak yang terlibat,” katanya.
Ia juga menyoroti risiko jika negara memasukkan kepentingan politiknya dalam konflik NU. Misalnya, pemerintah bisa saja memiliki agenda tersembunyi dengan mendukung calon pemimpin NU yang tidak sesuai dengan visi ke-Nu-an.
”Misalnya, seseorang yang berkuasa kemudian masuk dalam konflik di PBNU dan mengatakan, ‘ini orangnya RI-1 harus jadi ketua’. Hal ini akan merugikan politisi tersebut karena bisa menyebabkan luka yang sulit sembuh bagi warga NU, seperti dulu di masa Pak Soeharto,” jelasnya.
Kiai Imad juga mengingatkan tentang peristiwa penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional yang sempat ditentang oleh sejumlah tokoh NU. Mereka mengetahui bagaimana Soeharto pernah bersikap keras terhadap NU di masa lalu.
”Dulu Gus Dur berusaha dijegal oleh Pak Soeharto, tapi bagi anak muda saat ini, itu tidak terlalu penting karena mereka tidak tahu apa yang terjadi. Namun, bagi yang mengalaminya, masih ada luka,” tambahnya.
Konflik di tubuh NU bukanlah hal baru. Di era Orde Baru, NU juga pernah mengalami konflik hebat akibat perbedaan sikap terhadap rezim Soeharto. Pada 1973, partai politik NU dibubarkan dan berganti nama menjadi PPP. Selain itu, ada represi terhadap basis massa NU serta pergolakan internal pimpinan NU terkait arah politik organisasi, yang akhirnya membuat NU kembali ke Khittah 1926.
Pada Muktamar ke-29 di Cipasung, Tasikmalaya tahun 1994, intervensi pemerintah juga terlihat jelas. Saat itu, pemerintah Orde Baru mencoba menjegal Gus Dur dengan mendorong figur alternatif Abu Hasan serta mengerahkan aparat dan tekanan politik agar Gus Dur tidak terpilih kembali sebagai Ketua Umum PBNU.
Perbedaannya, konflik saat ini dipicu oleh konflik kepentingan elite di tubuh PBNU. Menurut Kiai Imad, sah-sah saja jika negara membantu menyelesaikan dinamika NU. Namun, ia menekankan bahwa anak-anak dan putra-putri NU harus dilibatkan dalam proses ini.
”Mereka hanya datang sebagai mentor, pendamai, atau fasilitator agar tercapai rekonsiliasi dan konsolidasi organisasi NU,” ujarnya.
Ia juga menyoroti bahwa ada pihak yang sangat senang dengan konflik ini, yaitu musuh-musuh NU.
”Musuh NU punya kepentingan agar NU lemah. Karena untuk menghancurkan NKRI, terlebih dahulu harus menghancurkan NU, karena selama ini NU menjadi tameng utama NKRI,” katanya.
Jurnalis digital yang menaruh perhatian besar pada perkembangan teknologi dan komunikasi. Ia senang membaca jurnal ilmiah, mencoba aplikasi baru, dan melakukan riset kecil untuk mempertajam analisis. Hobinya termasuk bermain catur dan mendengarkan musik klasik. Motto: "Pemahaman mendalam menghasilkan berita yang bernilai."
