Ombudsman Ungkap Kekacauan Komunikasi Bencana Sumatera

Masalah Komunikasi dalam Penanganan Bencana di Pulau Sumatera

Bencana yang melanda Pulau Sumatera pada akhir November 2025 menunjukkan beberapa tantangan dalam proses penanganannya, terutama terkait komunikasi antarinstansi. Ombudsman Republik Indonesia mengungkapkan bahwa miskomunikasi menjadi salah satu masalah utama dalam respons pemerintah terhadap bencana tersebut. Hal ini menyebabkan penanganan di lapangan berjalan lambat dan memengaruhi kepercayaan masyarakat.

Kesenjangan Informasi Antar Instansi

Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatima menjelaskan bahwa kesenjangan informasi antar-instansi, khususnya terkait penetapan kategori wilayah terisolasi dan pelaporan bantuan, berpotensi memperlambat respons dan menciptakan perbedaan persepsi di lapangan. Menurut Yeka, hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi yang efektif antara pemerintah daerah dan pusat.

Ombudsman melakukan pemantauan di tiga lokasi terdampak di Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, dan Kota Padang. Hasilnya menunjukkan adanya miskomunikasi antarlembaga pemerintah serta dari pemerintah kepada masyarakat. Warga belum mendapatkan informasi yang cukup mengenai bantuan, jadwal pembukaan akses, dan perkembangan pemulihan, sehingga menimbulkan ketidakpastian.

Contoh Miskomunikasi di Kabupaten Agam

Di Jorong Lambe Kabupaten Agam, terdapat perbedaan informasi di internal pemerintah daerah. Dinas Pekerja Umum menyebut wilayah ini berstatus terisolasi terbatas, sementara dokumen Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengategorikan Kabupaten Agam sebagai terisolasi penuh. Berdasarkan temuan Ombudsman, kondisi lapangan menunjukkan bahwa kategori kedua lebih akurat karena akses kendaraan terputus dan hanya bisa diakses melalui jalan kaki sejauh hampir 10 km pulang pergi atau sekitar lima jam.

Perbedaan penetapan status oleh Dinas Pekerjaan Umum dan BPBD ini telah melanggar dengan Pasal 21 ayat (1) huruf a dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Aturan ini mewajibkan pengkajian cepat dan tepat untuk menentukan kebutuhan darurat dan tindakan yang diperlukan.

Kekurangan Pemetaan Kebutuhan Wilayah Terdampak

Selain kesenjangan informasi, Ombudsman juga menemukan bahwa pemetaan pemerintah atas kebutuhan suatu daerah terdampak bencana masih belum sesuai dengan kebutuhan. Salah satu contohnya adalah di Kabupaten Tanah Datar. Di kabupaten ini, terjadi kerusakan jalur nasional di Lembah Anai. Kerusakan ini memutus konektivitas utama Padang-Bukittinggi dan menimbulkan dampak sistemik pada distribusi logistik.

Terputusnya akses tersebut membuat distribusi LPG berukuran 3 kilogram, pupuk bersubsidi, dan bahan kebutuhan pokok harus dialihkan melalui jalur alternatif dengan waktu tiga hingga empat kali lebih lama.

Kerusakan Irigasi di Kota Padang

Di saat yang sama, di Kota Padang, dua irigasi utama juga mengalami kerusakan akibat perubahan arus sungai yang menghantam bendung, saluran primer, serta jembatan besi di Lambung Bukit. Dari total 4.358 hektare lahan sawah yang bergantung pada dua irigasi ini, sekitar 3.156 hektare terancam gagal tanam karena suplai air terputus. Selain itu, 176 hektare sawah di Kuranji dan Batu Busuk tertimbun material sehingga tidak dapat ditanami.

Yeka menilai kondisi di Kabupaten Tanah Data dan Kota Padang tersebut semestinya sudah cukup untuk membuat dua daerah ini ditetapkan sebagai kerusakan prasarana vital yang masuk ke dalam prioritas pemulihan darurat sesuai PP 21/2008 Pasal 21. Namun pemerintah daerah belum menetapkan status tersebut.

Saran Perbaikan dari Ombudsman

Karena itu, Yeka melanjutkan, Ombudsman memberikan sejumlah saran perbaikan kepada pemerintah. Antara lain:

• Penetapan satu data kebencanaan yang konsisten dan terverifikasi.
• Percepatan pembukaan akses darat pada titik-titik kritis.
• Penataan ulang sistem distribusi logistik agar tidak bergantung pada jalur udara.
• Penguatan koordinasi dan alur informasi antar-instansi.

“Informasi terkait pembukaan akses, jadwal pemulihan, status jaringan listrik atau telekomunikasi, serta distribusi bantuan harus disampaikan secara konsisten dan terjadwal agar masyarakat memperoleh kepastian,” tutur Yeka.

Penanggulangan terhadap bencana meteorologi yang menyapu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih terus berlangsung. Ketiga kepala daerah kompak memperpanjang masa darurat bencana hingga sekitar dua minggu ke depan.

Sampai hari ke 17 atau pada Kamis, 11 Desember 2025, BNPB mencatat jumlah korban dalam banjir Sumatera hampir tembus 990 orang. Korban meninggal terbanyak berada di Aceh mencapai 407 orang. Kemudian Sumatera Barat sebanyak 240 jiwa, dan 343 di Sumatera Utara.