Aceh, Wilayah yang Terus Menghadapi Bencana
Aceh adalah wilayah yang sudah sangat akrab dengan berbagai jenis bencana. Gempa bumi, tsunami, dan banjir besar bukanlah peristiwa kebetulan, melainkan bagian dari siklus alam yang terus berulang. Dari catatan geologis hingga riset ilmiah dan ingatan kolektif masyarakat Aceh, semuanya memberi pesan tegas bahwa bencana di Aceh bukan soal “jika”, melainkan “kapan”.
Salah satu bukti nyata adalah penemuan tsunami purba di Gua Ek Leuntie, Aceh Besar, yang berusia sekitar 7.400 tahun. Temuan ini membuktikan bahwa pesisir Aceh telah berkali-kali diterjang gempa laut dan tsunami besar. Penelitian ilmiah juga menyebutkan setidaknya 17 kali gempa besar purba disertai tsunami pernah terjadi. Peristiwa 26 Desember 2004—dengan magnitudo sekitar 9,1–9,3 Mw—bukanlah yang pertama, tetapi yang paling mematikan dalam sejarah modern Aceh.
Ironisnya, meski bukti alam dan sejarah begitu jelas, manusia sering lupa. Kita berkabung saat bencana datang, berjanji akan berubah, lalu perlahan kembali abai ketika keadaan normal. Padahal, sejarah tidak pernah berhenti memberi peringatan.
Peristiwa Tsunami 2004: Titik Balik Pahit
Tsunami 2004 menjadi titik balik pahit bagi Aceh. Ratusan ribu jiwa melayang, laporan IFRC mencatat korban meninggal dan hilang di Indonesia mencapai 173.741 orang, sebagian besar di Aceh. Lebih dari 139 ribu rumah hancur atau rusak. Infrastruktur publik luluh lantak. Kerugian ekonomi mencapai puluhan triliun rupiah. Aceh seakan dihapus dari peta kehidupan normal dalam hitungan menit.
Gempa bukan satu-satunya ancaman. Di daratan, Banda Aceh dan sekitarnya berada di antara dua patahan aktif—Segmen Aceh dan Seulimum—bagian dari Sistem Patahan Sumatera. Penelitian TDMRC Aceh menunjukkan adanya potensi gempa darat yang signifikan, dengan pergeseran kerak bumi yang terus berlangsung. Ancaman ini senyap, tetapi nyata.
Di sisi lain, banjir besar menjadi bencana yang kian sering dan meluas. Sejarah mencatat banjir besar Januari 1978 yang merendam Banda Aceh dan Aceh Besar, menghancurkan ribuan hektare sawah dan infrastruktur. Banjir kembali berulang pada November 2000, Mei 2020, hingga puncaknya pada Banjir Aceh 2025.
Banjir 2025 bukan banjir biasa. Ia melanda 18 kabupaten/kota, hampir 200 kecamatan, dan ribuan gampong. Lebih dari dua juta jiwa terdampak, ratusan meninggal, puluhan ribu luka-luka, serta ratusan ribu mengungsi. Kerusakan meliputi rumah, sekolah, tempat ibadah, fasilitas kesehatan, jalan, jembatan, sawah, kebun, dan tambak.
Skala bencana ini menunjukkan bahwa Aceh bukan hanya menghadapi krisis alam, tetapi juga krisis tata kelola lingkungan. Faktor penyebabnya berulang pula, kerusakan hutan di hulu sungai, perubahan tata guna lahan, sedimentasi sungai, serta sistem drainase perkotaan yang tidak memadai.
Kesiapsiagaan yang Masih Lemah
Alam bekerja sesuai hukumnya; manusialah yang sering gagal belajar. Pasca-tsunami 2004, Indonesia sebenarnya telah mengambil langkah penting melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan regulasi bangunan tahan gempa. Sistem peringatan dini tsunami diperkuat, latihan evakuasi digelar, dan ribuan rumah tahan gempa dibangun. Namun, kesiapsiagaan belum menjadi budaya yang mengakar.
Di sinilah letak masalah mendasar, kita lemah dalam fase prabencana. Hampir semua daerah di Aceh—bahkan di tingkat provinsi dan pusat—tidak memiliki rencana kontingensi yang matang. Kalaupun ada, dokumen itu sering hanya menjadi arsip, tidak pernah diuji melalui latihan dan simulasi.
Pentingnya Rencana Kontingensi
Rencana kontingensi adalah jantung kesiapsiagaan bencana. Ia menjawab pertanyaan krusial, siapa berbuat apa, dengan sumber daya apa, ketika bencana berpotensi terjadi. Rencana ini seharusnya menjadi dasar latihan rutin dan, ketika bencana benar-benar datang, berubah menjadi rencana operasi. Tanpa rencana kontinjensi yang dipahami bersama, penanganan bencana selalu kacau, tumpang tindih, dan kehilangan arah.
Aceh sejatinya memiliki modal sosial yang kuat. Kearifan lokal seperti “smong” di Simeulue telah terbukti menyelamatkan nyawa. Tradisi lisan ini mengajarkan satu pesan sederhana, jika gempa besar terjadi, segera menjauh dari pantai dan naik ke tempat tinggi. Pada tsunami 2004, pesan leluhur ini membuat korban jiwa di Simeulue sangat minim.
Integrasi Ilmu Pengetahuan dan Keberanian Lokal
Pelajaran pentingnya jelas, ilmu pengetahuan modern dan kearifan lokal harus berjalan beriringan. Data geologi, peta risiko, sistem peringatan dini, tata ruang, dan infrastruktur harus dipadukan dengan pendidikan kebencanaan sejak dini, budaya siaga, serta latihan yang konsisten.
Bencana di Aceh akan terus berulang. Itu hukum alam. Yang seharusnya tidak berulang adalah kelalaian manusia. Jika kita terus lupa, sejarah akan kembali mengingatkan—dengan cara yang jauh lebih mahal, nyawa manusia. Aceh hanya akan benar-benar bangkit jika belajar dari masa lalu, bersiap sejak sebelum bencana, dan menjadikan kesiapsiagaan sebagai budaya bersama, bukan sekadar jargon pascabencana.
