Pengesahan APBD 2026 Kabupaten Alor dan Kritik dari Anggota DPRD
Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Alor tahun 2026 resmi dilakukan oleh Wakil Bupati Alor, Rocky Winaryo, SH, MH. Pengesahan ini dilakukan dengan mengetuk palu dalam Rapat Paripurna DPRD Alor yang digelar di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Alor pada Selasa, 30 Desember 2025. Dalam acara tersebut, selain APBD 2026, dua Perda lainnya juga disahkan, yaitu Perda tentang pengolahan sampah dan perangkat daerah.
APBD Kabupaten Alor tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp1.060.692.652.741. Dalam postur anggaran ini, belanja pegawai lebih besar dibandingkan belanja modal. Acara ini dipimpin oleh Ketua DPRD Alor, Paulus Brikmar, didampingi Wakil Ketua I dan II, serta dihadiri oleh Penjabat Sekda Alor, Obeth Bolang, Asisten I Setda Alor, Ridwan Nampira, dan pimpinan OPD lainnya.
Setelah pengetukan palu, sejumlah anggota DPRD menyampaikan pendapat mereka terkait kinerja pemerintah sepanjang tahun 2025. Salah satu anggota DPRD dari Fraksi Nasdem, Johny Tulimau, menyampaikan apresiasi atas penetapan APBD 2026. Namun, ia mengkritik besaran anggaran yang dinilai cukup kecil. Untuk itu, ia meminta pemerintah agar lebih kreatif dalam pengelolaannya agar kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat tetap berjalan efektif.
Tulimau juga mendesak pemerintah untuk segera melakukan mutasi di birokrasi agar OPD dapat berjalan normal. Ia menyoroti adanya banyak posisi eselon 2 dan 3 yang diisi oleh Plt (Pelaksana Tugas), yang menurutnya tidak fokus dalam menjalankan tugas. “Ada beberapa posisi kosong yang diisi oleh Plt. Untuk itu, Pak Wabup agar posisi OPD yang kosong dapat diisi dalam beberapa bulan ke depan,” ujarnya.
Kritik serupa disampaikan oleh Yohanis Atamai dari Partai Gerindra, yang berharap jabatan yang kosong segera diisi secara definitif. Hal ini juga disampaikan oleh anggota DPRD lainnya. Selain itu, isu Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) dan proyek RSB Mola juga menjadi perhatian utama.
Gabriel Laumakaling dari Golkar menyebutkan bahwa beberapa kegiatan di OPD tidak berjalan optimal, sehingga menyebabkan Silpa. Ia memprediksi Silpa tahun 2025 akan mencapai lebih dari Rp100 miliar, karena kegiatan yang tidak maksimal dijalankan. “Tahun sebelumnya Silpa kita Rp70 miliar lebih dan Rp80 miliar. Tahun ini pasti bertambah bisa tembus Rp100 miliar lebih,” katanya.
Selain itu, Gabriel menyatakan keprihatinannya terhadap lambatnya pekerjaan proyek Rumah Sakit Bergerak (RSB) Mola. Menurutnya, proyek ini sudah disampaikan berkali-kali oleh DPRD, karena jika mangkrak, maka akan menjadi catatan buruk pusat karena menggunakan anggaran DAK. “Jika mangkrak, kita tidak sanggup menopang atau melanjutkan dengan APBD kita,” tambahnya.
Yeri Koilgawen dari PDIP juga menyampaikan kritik terkait lambatnya pembangunan RSB Mola yang nilainya mencapai Rp4 miliar. Ia menilai kondisi serapan dalam kegiatan pemerintah tahun 2025 masih rendah. “Anggaran daerah kecil, jika tidak ada bantuan pusat maka daerah kita akan terpuruk,” ujarnya.
Masalah lain yang disentil oleh DPRD adalah gaji tenaga P3K yang belum dibayar meskipun sudah masuk akhir bulan desember. Deni Padabang dari Fraksi Nasdem mempertanyakan hal ini. Ia menyatakan prihatin karena P3K menunggu gaji seperti “pengemis”. “Masa mereka datang dari jauh, dari Padangsul sana buang biaya hingga Rp300 ribu datang Kalabahi untuk tanya gaji mereka,” kritiknya.
Atas tanggapan DPRD, Wakil Bupati Winaryo menyatakan bahwa pemerintah telah mendengarkan semua masukan dan segera melakukan evaluasi untuk memperbaiki dan melaksanakan kegiatan secara optimal. Terkait gaji P3K, Wabup Winaryo menjelaskan bahwa gaji tersebut baru saja ditransfer ke kas daerah pada tanggal 31 Desember 2025. “Saya minta untuk memrosesnya cepat dan membayar gaji P3K,” tandasnya.
