Pemantauan Pelayanan Publik Pasca Libur Nataru
Pelaksana Tugas Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, melakukan inspeksi terhadap berbagai layanan publik di Kabupaten Bekasi setelah libur Nataru. Tujuannya adalah memastikan bahwa seluruh pelayanan berjalan dengan normal dan optimal. Kehadiran para pegawai dinilai cukup baik, sehingga tidak ada yang mengambil cuti.
”Saya pastikan seluruh pelayanan berjalan optimal. Tidak ada yang libur karena sudah sepatutnya masuk kerja kembali. Saya periksa, semua loket pelayanan tetap buka, mulai dari perizinan sampai kesehatan, semuanya normal,” ujar Asep setelah melakukan inspeksi di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Jumat, 2 Januari 2026.
Asep menekankan bahwa pelayanan harus tidak hanya beroperasi, tetapi juga mudah diakses oleh masyarakat. Layanan perizinan harus tetap berada dalam koridor hukum serta satu pintu. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik dan efisiensi pelayanan.
Inspeksi di Berbagai Kantor OPD
Inspeksi dimulai dari Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Meskipun layanan perizinan dilakukan secara daring, masih ada sejumlah masyarakat yang datang langsung untuk berkonsultasi.
Selanjutnya, Asep melakukan inspeksi di Kantor Badan Pendapatan Daerah. Kantor ini terlihat tidak ramai seperti biasanya. Masyarakat dinilai masih banyak yang memilih menghabiskan waktu libur akhir tahun, sehingga menunda pengurusan pajak.
Begitu juga di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terlihat lebih lengang dari biasanya. Hanya beberapa masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan.
Asep menegaskan pentingnya penyederhanaan sistem pelayanan perizinan agar benar-benar terintegrasi dalam satu pintu. Pelayanan yang efisien dan transparan menjadi kunci dalam meningkatkan kepercayaan publik sekaligus mendukung peningkatan nilai Monitoring Center for Prevention (MCP).
”Maka ke depan saya ingin DPMPTSP benar-benar satu pintu, tidak banyak jendela. Saya beri waktu 15 hari agar pelayanan semakin baik, sehingga nilai MCP kita bisa meningkat,” tambahnya.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar
Pelayanan di lingkungan pemerintah daerah juga harus ditingkatkan, mengingat saat ini pemerintah daerah memerlukan tambahan pendapatan setelah dana transfer dari pusat dipangkas.
”Kita lihat pendapatan daerah, memang masyarakat banyak karena masih libur, tapi pegawainya masuk semua. Ini harus dipertahankan. Pelayanan di Disdukcapil juga sudah berjalan baik, masyarakat cukup banyak yang datang. Ini pelayanan dasar yang harus terus dijaga kualitasnya,” ujarnya.
Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
Tidak hanya di lingkungan pemda, inspeksi dilanjutkan ke Kecamatan dan Puskesmas Cikarang Pusat. Pada kesempatan ini, Asep memberikan perhatian khusus pada pelayanan kesehatan, terutama penanganan pasien di luar jam pelayanan.
Puskesmas harus bisa menerima pasien dalam kondisi darurat meskipun di luar jam operasional. Untuk itu, setiap puskesmas harus menyediakan minimal satu hingga dua tempat tidur pasien serta tenaga kesehatan yang siap siaga, dengan dokter yang dapat dihubungi kapan saja.
Kebijakan tersebut harus dapat diterapkan di seluruh puskesmas di Kabupaten Bekasi sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan yang mudah diakses dan berkualitas.
”Jangan sampai ada pasien datang di luar jam pelayanan tidak dilayani. Harus ada tempat tidur, tenaga kesehatan, dan dokter yang bisa on call supaya masyarakat yang memang urgensi bisa ditangani terlebih dahulu,” katanya.
”Pelayanan kesehatan gratis ini sejalan dengan program lainnya, seperti sekolah gratis, rutilahu, dan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita akan lihat dulu kebijakannya berjalan seperti apa, lalu saya akan turun lagi untuk memonitoring langsung,” tambahnya.
Imbauan kepada Masyarakat
Asep mengimbau masyarakat untuk melaporkan berbagai bentuk pelanggaran pelayanan pada pemerintah. Dengan demikian, pemerintah dapat segera menindaklanjuti dan memperbaiki pelayanan yang kurang memadai.
