Mitos Tanah Kediri dan Penangkapan Wali Kota Madiun
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wali Kota Madiun Maidi pada Senin (19/1/2026) kembali menghidupkan mitos lama tentang kesakralan Tanah Kediri. Peristiwa ini menarik perhatian publik karena tidak hanya melibatkan pejabat tinggi, tetapi juga karena fakta bahwa Maidi baru saja berkunjung ke Kediri sepekan sebelumnya.
Masyarakat setempat meyakini bahwa Kediri memiliki “filter alam” yang bisa memengaruhi nasib para pejabat yang tidak amanah. Meski belum ada bukti konkret, kasus ini dianggap sebagai pembenaran bagi cerita rakyat yang telah lama beredar di Bumi Panjalu.
Kunjungan Wali Kota Madiun ke Kediri
Berdasarkan informasi yang diperoleh, Wali Kota Madiun Maidi melakukan kunjungan kerja ke Kota Kediri pada Selasa (13/1/2026) dan Rabu (14/1/2026). Tujuan dari kunjungan tersebut adalah untuk menandatangani kerja sama antardaerah antara Pemerintah Kota Madiun dan Pemerintah Kota Kediri.
Kerja sama ini mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, pengembangan potensi ekonomi, serta sektor pariwisata dan lingkungan. Dalam sambutannya, Maidi menyampaikan bahwa kerja sama ini sangat strategis karena kedua kota memiliki karakteristik perkotaan yang hampir serupa meskipun memiliki potensi unggulan yang berbeda.
“Potensi inilah yang perlu kita kolaborasikan. Ketika satu daerah mengalami kesulitan, daerah lain yang memiliki keunggulan bisa menjadi penopang,” ujar Maidi saat itu.
OTT KPK Gegerkan Kota Madiun
Namun, suasana berubah drastis pada Senin (19/1/2026). Penyidik KPK melakukan OTT di Kota Madiun. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya operasi senyap tersebut. “Benar, hari ini Senin 19 Januari, tim sedang ada kegiatan penyelidikan tertutup dengan mengamankan sejumlah 15 orang di wilayah Madiun, Jawa Timur,” ujar Budi.
Dari jumlah tersebut, sembilan orang dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut, termasuk Wali Kota Madiun Maidi. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah. OTT ini diduga berkaitan dengan praktik komisi proyek dan pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) di wilayah Kota Madiun.
Usai menjalani pemeriksaan awal di Polres Madiun, Maidi dibawa ke Jakarta sekitar pukul 17.00 WIB. Ia terlihat mengenakan masker, topi, dan jaket, serta tidak memberikan pernyataan apa pun kepada awak media.
Balai Kota Madiun Mendadak Sepi
Pasca OTT tersebut, suasana Balai Kota Madiun terpantau lengang. Padahal, berdasarkan agenda resmi, Wali Kota Madiun dijadwalkan mengikuti apel pagi bersama Wakil Wali Kota dan jajaran pejabat Pemkot Madiun. Namun, agenda tersebut tak pernah terlaksana.
Mitos Kediri dan Politik Nasional
Menariknya, mitos Tanah Kediri tidak hanya dikaitkan dengan kepala daerah. Dalam sejarah politik nasional, wilayah yang dibelah Sungai Brantas ini kerap dihubungkan dengan cerita bahwa presiden atau calon presiden yang menginjakkan kaki di Kediri tidak akan menyelesaikan masa jabatannya.
Fenomena itu kembali disorot pada Pilpres 2024, di mana tidak satu pun calon presiden maupun calon wakil presiden tercatat melakukan kunjungan ke Kediri. Meski alasan resminya tidak pernah dikaitkan dengan mitos, masyarakat setempat tetap meyakini adanya “pantangan tak tertulis” tersebut.
Antara Mitos, Kebetulan, dan Realitas Hukum
Apakah penangkapan Wali Kota Madiun Maidi benar-benar berkaitan dengan mitos kesakralan Tanah Kediri, atau sekadar kebetulan yang berulang? Jawabannya tentu kembali pada proses hukum yang berjalan.
Namun satu hal yang pasti, setiap peristiwa politik besar yang beririsan dengan Kediri selalu berhasil menghidupkan kembali cerita lama tentang Bumi Panjalu. Sebuah mitos yang mungkin tak pernah terbukti, tetapi terus dipercaya dan diwariskan dari generasi ke generasi.
