Gubernur DKI Jakarta Instruksikan Normalisasi Sungai untuk Atasi Banjir
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya mengatasi banjir yang terjadi di ibu kota. Salah satu tindakan utama yang dilakukan adalah normalisasi tiga sungai utama, yaitu Ciliwung, Krukut, dan Cakung Lama. Menurutnya, langkah ini merupakan solusi jangka menengah dan panjang untuk mencegah terulangnya kejadian banjir di Jakarta.
“Karena tanpa itu, pasti akan terulang kembali (banjir),” ujar Pramono saat berada di area Rawa Buaya, Jakarta Barat pada Sabtu (24/1/2026). Ia menjelaskan bahwa normalisasi sungai bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aliran air agar tidak meluap dan menyebabkan banjir.
Sementara itu, strategi jangka pendek yang diterapkan mencakup modifikasi cuaca, pembersihan saluran air, serta edukasi masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Area Rawa Buaya masih menjadi titik banjir yang airnya belum sepenuhnya surut hingga kini. Akibatnya, sebagian warga memilih mengungsi ke tempat ibadah, seperti Masjid Jami’ Baiturrahman.
Dalam catatan, terdapat 177 jiwa yang mengungsi di masjid tersebut. Mereka sudah tinggal selama sekitar dua hari terakhir. “Alhamdulilah, mereka semua dalam keadaan baik dan sehat,” tuturnya.
Pada diskusi dengan warga, mereka meminta tambahan pompa untuk mengurangi volume air yang kini mulai surut. Permintaan tersebut langsung direspons positif oleh Gubernur PDIP tersebut. “Maka, tadi saya sudah memerintahkan kepala dinas sumber daya air untuk menambah pompa. Alhamdulilah, per sekarang ini sudah ada tambahan empat pompa. Jadi, di tempat ini sudah ada tujuh pompa,” katanya.
Jakarta Barat Terdampak Banjir dari Kiriman Air Hulu
Jakarta Barat dilanda banjir akibat kiriman air dari hulu, khususnya Tangerang dan Tangerang Selatan. Pramono menjelaskan bahwa air kiriman berasal dari Sungai Angke hingga Pesanggrahan, yang bermuara di Cengkareng drain. Ia juga telah meninjau Cengkareng drain pada Jumat kemarin, dan telah terjadi penurunan permukaan air.
Berdasarkan laporan yang ia terima pada Sabtu pagi, permukaan air di Cengkareng drain sudah ada di angka 315 meter. Pada Jumat kemarin, ketinggian air berada di angka 350 meter. “Batas amannya itu 310 (meter). Saya sedang mengejar itu. Kalau sudah mencapai angka itu, pasti air di tempat ini dan lokasi lain pasti sudah surut,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa area banjir di wilayah Daan Mogot tersisa satu titik di KM 13. Sementara, area di bawah flyover Pesing dan titik lain sudah bisa dilewati kendaraan.
Penambahan Sorti Modifikasi Cuaca
Pramono juga memberikan instruksi untuk menambah jumlah sorti operasi modifikasi cuaca (OMC) guna mengurangi curah hujan di Jakarta. Ia menjelaskan bahwa situasi cuaca di Jakarta cerah pada Sabtu pagi karena pada Jumat kemarin telah diberikan instruksi agar OMC ditambah.
“Hari ini saya juga sudah memerintahkan (dilakukan) OMC. Minimum dua (sorti), maksimum tiga (sorti),” kata Pramono. Ia mengaku tidak mempermasalahkan kritik terhadap metode OMC, meskipun Pemprov DKI Jakarta belum secara total menyelesaikan masalah banjir dari akar penyebabnya, yaitu penurunan lokasi serapan air.
“Walau OMC ini dikritik gak apa-apa, kalau mau kritik silakan kritik saya saja. Tapi, inilah yang bisa kita lakukan untuk mengurangi curah hujan di Jakarta,” tutur dia. Ia menegaskan bahwa OMC tetap akan dilakukan hingga Selasa (27/1/2026), dengan minimum dua sorti per hari dan maksimal tiga sorti.
Kebijakan Kerja dan Sekolah dari Rumah
Sementara itu, ketika ditanyakan mengenai kebijakan bekerja dan sekolah dari rumah akibat cuaca ekstrem, Pramono mengatakan bahwa kebijakan tersebut telah disetujui. Ia telah menerbitkan surat edaran terkait Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan work from home (WFH) imbas curah hujan tinggi di Jakarta beberapa waktu terakhir.
Surat edaran tersebut diterbitkan pekan ini dan berlaku hingga Rabu (28/1/2026) mendatang. Kebijakan PJJ diberlakukan untuk siswa sekolah di Jakarta, sementara WFH untuk ASN dan pekerja swasta. “Kebijakan WFH maupun School from Home, sudah saya setujui. Kemarin surat edaran dari Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja sudah dikeluarkan,” katanya.
