Rencana Relokasi Warga Karangligar Menuai Kontroversi
Rencana relokasi warga Desa Karangligar, Kabupaten Karawang, untuk dijadikan danau penampung air menuai pro dan kontra. Tidak hanya dari masyarakat, tetapi juga dari kalangan politikus dan lembaga legislatif. DPR menilai bahwa relokasi bukan solusi instan dan meminta kajian matang, sementara warga menagih janji rumah panggung yang sebelumnya diberikan oleh Gubernur Dedi Mulyadi.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustofa Menanggapi Usulan Gubernur Jawa Barat
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Saan Mustofa, menanggapi usulan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) yang menawarkan solusi ekstrem untuk mengatasi banjir tahunan di Desa Karangligar, yakni merelokasi seluruh warga dan mengubah wilayah tersebut menjadi danau penampung air.
Menurut Saan, gagasan tersebut tidak bisa dilihat secara hitam putih. Ia menilai usulan relokasi memiliki sisi positif sebagai solusi jangka panjang, namun juga menyimpan konsekuensi sosial yang besar apabila tidak direncanakan dengan matang dan komprehensif.
“Semua kebijakan pasti ada plus dan minusnya. Kalau relokasi, pertanyaannya warga akan dipindahkan ke mana? Bagaimana keberlanjutan kehidupan mereka? Mata pencaharian, lingkungan sosial, budaya yang sudah turun-temurun, itu semua tidak bisa diputus begitu saja,” kata Saan saat diwawancarai usai meninjau posko pengungsian banjir di kawasan Resinda, Karawang, Minggu (25/1/2026).
Relokasi Bukan Solusi Instan
Politisi Partai NasDem itu menegaskan bahwa relokasi warga yang telah bermukim puluhan tahun, bahkan secara turun-temurun, bukan perkara mudah. Menurutnya, proses adaptasi sosial dan ekonomi warga pascarelokasi akan memakan waktu panjang dan berpotensi menimbulkan persoalan baru jika tidak disiapkan secara serius.
“Bagi warga yang lahir, besar, dan hidup di sana selama puluhan tahun, relokasi bukan sekadar pindah rumah. Itu menyangkut identitas, kebiasaan, dan keberlangsungan hidup. Harus ada perhitungan matang,” ujarnya.
Saan menambahkan, pemerintah saat ini seharusnya terlebih dahulu mengevaluasi upaya pengendalian banjir yang sedang berjalan sebelum memutuskan langkah drastis seperti relokasi total.
Fokus Pengendalian Banjir Masih Berjalan
Saan mengungkapkan, saat ini pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, bersama Pemerintah Kabupaten Karawang dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tengah melakukan berbagai langkah teknis untuk mengendalikan banjir di Karangligar.
Upaya tersebut meliputi pembangunan rumah pompa, pemasangan pintu air, hingga normalisasi sungai di kawasan pertemuan Sungai Cibeet dan Sungai Citarum.
“Kita sedang menangani pengendalian banjirnya. Jadi kita lihat dulu hasilnya. Kalau upaya ini selesai dan masih banjir, relokasi bisa menjadi opsi. Tapi kalau setelah pengendalian banjir selesai ternyata tidak banjir lagi, berarti akar masalahnya sudah teratasi,” jelasnya.
Menurut Saan, penanganan banjir tidak boleh dilakukan secara instan dan populis, melainkan harus menyentuh akar persoalan secara teknis dan ilmiah.
Akar Masalah: Pertemuan Dua Sungai
Ia menjelaskan bahwa penyebab utama banjir Karangligar adalah fenomena back water, akibat pertemuan Sungai Cibeet dan Sungai Citarum. Saat debit Sungai Citarum meningkat, air Sungai Cibeet tertahan dan meluap ke pemukiman warga.
“Inilah yang sedang ditangani. Kita akan evaluasi setelah proyek pengendalian banjir selesai. Apakah saat musim hujan masih terjadi banjir atau tidak,” kata Saan.
KDM Nilai Relokasi Solusi Permanen
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi secara terbuka menyampaikan bahwa Karangligar memiliki persoalan geografis serius karena berada di area cekungan. Menurutnya, selama pemukiman masih berada di titik terendah, banjir tidak akan pernah benar-benar selesai meskipun dilakukan berbagai intervensi teknis.
“Yang di cekungan Karangligar itu sampai kapan pun tidak akan pernah selesai banjirnya. Maka tawaran terbaik adalah relokasi,” ujar Dedi di Bandung, Jumat lalu.
Dedi bahkan mengusulkan agar kawasan Karangligar dijadikan danau buatan sebagai penampung air guna mengurangi risiko banjir di wilayah sekitarnya.
DPRD Jabar Soroti Penanganan yang Tak Kunjung Tuntas
Sorotan terhadap banjir Karangligar juga datang dari Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Sri Rahayu Agustina. Legislator dari Dapil Jabar X itu menilai persoalan Karangligar seharusnya ditangani secara kolaboratif oleh pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat.
“Masalah Karangligar tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Semua level pemerintahan harus terlibat,” kata Sri saat ditemui di Karawang, Selasa (16/12/2025).
Sri Rahayu mengungkapkan, banjir di Karangligar telah terjadi selama puluhan tahun dan bahkan bisa terjadi hingga 10 kali dalam setahun. Namun, hingga kini belum ada solusi permanen yang benar-benar dirasakan warga.
“Setiap kali ditanya, jawabannya selalu kajian, kajian, dan kajian. Tapi realisasi konkret di lapangan sangat minim,” ujarnya.
Warga Karangligar Tagih Janji Rumah Panggung
Di sisi lain, warga Karangligar justru menyuarakan kekecewaan terhadap janji Gubernur Dedi Mulyadi terkait pembangunan 1.000 rumah panggung bagi warga terdampak banjir.
Tokoh masyarakat Karangligar, Alvino, mengungkapkan bahwa realisasi program tersebut jauh dari janji awal.
“KDM datang ke Karangligar dan menjanjikan 1.000 rumah panggung. Tapi yang direalisasikan hanya 35 unit. Itu tidak sampai 10 persen dari janji,” kata Alvino, Rabu (25/6/2025).
Ia menilai realisasi yang minim berpotensi memicu kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
“Kalau hanya 35 rumah, warga lain bagaimana? Ini bisa memicu konflik,” ujarnya.
Menurut Alvino, dibandingkan membangun rumah panggung dalam jumlah terbatas, pemerintah seharusnya membangun selter atau tempat pengungsian permanen yang bisa digunakan seluruh warga saat banjir datang.
“Kalau selter, semua bisa pakai. Itu lebih adil,” katanya.
Alvino juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian pejabat publik dalam menyampaikan janji kepada masyarakat, terlebih jika janji tersebut disampaikan secara terbuka dan terekam di media sosial.
“Pemimpin itu harus kaji dulu sebelum berjanji. Jangan sampai janji hanya jadi basa-basi politik,” tandasnya.
Penulis yang memiliki perhatian besar pada dunia kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Ia suka mengikuti jurnal kesehatan, melakukan yoga, dan mempelajari resep makanan sehat. Menurutnya, informasi yang benar adalah kunci hidup lebih baik. Motto: “Tulisan yang sehat membawa pembaca sehat.”
