Permasalahan Sampah di Kota Bandung
Permasalahan sampah di perkotaan kembali menjadi sorotan, terutama di Kota Bandung. Tumpukan sampah di sejumlah Tempat Penampungan Sementara (TPS) menunjukkan bahwa persoalan ini belum sepenuhnya tertangani secara menyeluruh. Meski pemerintah daerah terus melakukan upaya teknis, sejumlah kalangan menilai akar masalah sampah jauh lebih dalam dari sekadar urusan infrastruktur.
Koordinator Tim Advokasi Persampahan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Indonesia Jawa Barat, M. Jefry Rohman, menilai bahwa persoalan sampah sering dipahami secara sempit sebagai masalah teknis. Menurutnya, fokus publik dan pengambil kebijakan masih berkutat pada isu tempat pembuangan akhir (TPA) yang penuh, keterbatasan teknologi daur ulang, hingga perilaku masyarakat yang dianggap tidak disiplin.
Pandangan Teknis yang Dinilai Keliru
Jefry menegaskan bahwa pendekatan yang hanya bertumpu pada solusi teknis justru membuat persoalan sampah terus berulang. Bahkan, skala permasalahannya berpotensi semakin besar dari waktu ke waktu jika akar persoalan tidak disentuh secara mendasar.
“Sesungguhnya, kerusakan di Bumi bukanlah kejadian acak, melainkan konsekuensi dari cara manusia berperilaku dan berpikir,” ujar Jefry, 21 Januari 2026.
Menurutnya, sampah tidak muncul secara tiba-tiba di hilir, melainkan telah “diciptakan” sejak tahap perencanaan produksi. Cara pandang ekonomi yang menitikberatkan pada percepatan konsumsi dinilai menjadi salah satu penyebab utama krisis sampah yang kian kompleks.
Sampah Sejak Tahap Produksi
Jefry menjelaskan bahwa banyak produk dirancang tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan. Prinsip planned obsolescence, penggunaan material yang sulit terurai, serta kemasan berlebihan menjadi praktik umum dalam sistem produksi modern.
“Pada tahap produksi, sampah sering kali sudah ‘diciptakan’ sejak barang dirancang. Prinsip planned obsolescence, material tak terurai, dan kemasan berlebihan menunjukkan bahwa tujuan utama bukan kebermanfaatan jangka panjang, melainkan percepatan konsumsi,” katanya lagi.
Ia menilai bahwa pola produksi semacam ini mencerminkan kegagalan sistemik yang membebankan biaya lingkungan kepada masyarakat. Limbah yang dihasilkan tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab produsen, melainkan berakhir sebagai persoalan publik yang harus ditangani pemerintah dan warga.
Distribusi dan Ketidakadilan Lingkungan
Selain produksi, Jefry juga menyoroti persoalan distribusi yang dinilai tidak adil secara ekologis. Biaya lingkungan yang ditimbulkan dari proses produksi dan distribusi barang kerap dipindahkan kepada masyarakat, terutama kelompok rentan yang tinggal di sekitar TPA atau TPS.
Menurut Jefry, kerusakan alam tidak selalu berbentuk kekerasan yang kasat mata. Pembiaran terhadap kerusakan sistemik juga merupakan bentuk kezaliman yang kerap tidak disadari.
Cara pandang semacam ini, lanjutnya, membuat krisis sampah terus dianggap sebagai persoalan teknis yang bisa diselesaikan dengan alat berat, armada pengangkut, atau pembangunan TPA baru.
Perubahan Jiwa dan Cara Pandang
Jefry memandang bahwa akar terdalam permasalahan sampah justru terletak pada cara pandang manusia terhadap alam dan kehidupan. Ia menyebut bahwa perasaan cukup dan berkuasa tanpa batas membuat manusia merasa tidak bergantung pada Pencipta maupun keseimbangan alam.
“Ketika manusia merasa ‘cukup’ secara material, ia lupa batas moral. Alam direduksi menjadi objek eksploitasi, sampah adalah jejak fisik dari kesombongan epistemik: manusia merasa bebas mengonsumsi tanpa konsekuensi,” ujar Jefry menerangkan.
Menurutnya, krisis sampah bukan hanya soal limbah fisik, tetapi juga mencerminkan krisis nilai dan etika dalam kehidupan modern.
Solusi yang Tidak Cukup
Jefry menegaskan bahwa perubahan sejati dalam pengelolaan sampah tidak dimulai dari pembangunan infrastruktur semata. Tanpa perubahan cara pandang dan nilai, berbagai solusi teknis hanya akan memindahkan masalah dari satu tempat ke tempat lain.
Menurutnya, perubahan sejati tidak dimulai dari infrastruktur, tetapi dari jiwa dan cara pandang. Jefry menegaskan bahwa tanpa perubahan nilai, TPA modern, teknologi canggih, dan regulasi ketat cuma memindahkan masalah.
“Kita membersihkan gejala, bukan sebab,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa berbagai kampanye membuang sampah pada tempatnya hingga program pemilahan sampah berpotensi gagal jika sistem produksi dan konsumsi tetap mendorong pemborosan.
Kampanye yang Dinilai Tidak Cukup
Menurut Jefry, edukasi kepada masyarakat penting, namun tidak akan efektif jika tidak diiringi perubahan sistemik. Selama pola produksi masih menghasilkan sampah berlebih, masyarakat akan terus berada di posisi hilir yang menanggung dampak.
“Menurut Jefry, kampanye membuang sampah pada tempatnya hingga pemilahan sampah tak akan berhasil jika sistem terus mendorong pemborosan.”
Pandangan tersebut menjadi pengingat bahwa krisis sampah memerlukan pendekatan lintas sektor, mulai dari kebijakan produksi, distribusi, hingga perubahan nilai dalam kehidupan sehari-hari.
