Putaran Kekerasan Negara

Kekerasan Negara terhadap Warga: Kebutuhan untuk Tanggung Jawab Kolektif

Peristiwa kekerasan yang menimpa seorang siswa madrasah di Kota Tual, Maluku pada Kamis (19/02/2026) telah menyentak seluruh masyarakat. Seorang anak sekolah meninggal dunia akibat tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh aparat keamanan. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena aparat keamanan seharusnya menjadi pelindung dan pengayom warga negara, bukan justru menjadi sumber ancaman.

Tindakan tersebut tidak hanya melanggar prinsip dasar hukum, tetapi juga membahayakan keselamatan dan kenyamanan warga negara. Institusi Kepolisian, sebagai representasi negara yang bertanggung jawab atas keselamatan rakyat, justru menciptakan situasi yang berpotensi memicu ketakutan dan ketidakpercayaan dari masyarakat.

Spiral Kekerasan

Jika negara dengan mudah melakukan tindakan kekerasan terhadap warganya, maka seperti yang disampaikan Johan Galtung (1987) dan Dom Camara (2002), kekerasan akan terus berulang dalam bentuk spiral. Mereka yang mengalami kekerasan dari pihak yang lebih kuat cenderung melimpahkan kekerasan kepada yang lebih lemah. Hal ini bisa terjadi baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Dengan demikian, kekerasan tidak pernah berhenti, bahkan bisa semakin parah. Untuk menghentikan spiral ini, negara harus memutus mata rantai kekerasan dengan cara yang efektif. Salah satu caranya adalah dengan menegakkan hukum secara adil dan tanpa diskriminasi. Jika penegakan hukum dilakukan dengan benar, maka kemungkinan terjadinya kekerasan berulang dapat diminimalisir.

Namun, jika penegakan hukum masih bersifat tebang pilih dan tidak objektif, maka kekerasan akan terus berlangsung. Dalam hal ini, mereka yang paling rentan, seperti warga yang tidak memiliki koneksi atau kekuasaan, akan menjadi korban utama.

Tanggung Jawab Kolektif

Setiap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh institusi negara terhadap warga negara, termasuk aparat kepolisian, harus dianggap sebagai kesalahan sistemik, bukan hanya kesalahan individu. Aparat kepolisian merupakan bagian dari institusi negara yang memiliki sistem pendidikan dan pembinaan yang cukup mapan. Oleh karena itu, tanggung jawab atas kekerasan tersebut tidak bisa hanya ditanggung oleh oknum pelaku, tetapi juga oleh institusi secara keseluruhan.

Pemimpin tertinggi institusi tidak boleh melepaskan tanggung jawab dengan melemparkan kesalahan kepada bawahannya. Mereka harus hadir dan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh aparatnya. Kekerasan negara terhadap warga negara harus dihentikan secara kolektif, bukan hanya oleh individu yang merasa terpanggil.

Tanpa adanya tanggung jawab kolektif, upaya untuk menghentikan spiral kekerasan akan sulit tercapai. Warga negara tidak boleh menjadi target kekerasan hanya karena dianggap sebagai hasil dari tindakan oknum institusi. Perlu adanya evaluasi mendalam dan komitmen nyata dari institusi negara untuk menghentikan kekerasan yang terjadi.

Evaluasi dan Perbaikan

Institusi negara tidak bisa mengelak bahwa kekerasan yang terjadi adalah hasil dari tindakan oknum dalam institusi. Namun, perlu dipahami bahwa para pelaku kekerasan bukanlah orang yang tidak memiliki pendidikan, pelatihan, atau jenjang karier dalam institusi tersebut. Mengatakan bahwa kekerasan hanya dilakukan oleh oknum adalah cara untuk mengalihkan tanggung jawab, bukan menyelesaikan masalah.

Kekerasan yang terjadi merupakan tanggung jawab kolektif dari pemegang kendali institusi, bukan hanya tanggung jawab personal pelaku. Kegagalan menyelesaikan kekerasan yang menimpa warga negara secara tidak langsung menciptakan delegitimasi terhadap institusi negara di mata masyarakat.

Oleh karena itu, sudah saatnya institusi negara segera melakukan evaluasi yang mendalam dan total terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparatnya. Dengan tanggung jawab kolektif, kekerasan bisa segera dihentikan dan diberikan solusi yang tepat.