Kritik terhadap Peran Indonesia sebagai Juru Damai dalam Konflik AS-Israel-Iran
Pengamat politik, Rocky Gerung memberikan kritik terhadap kemungkinan Presiden RI, Prabowo Subianto menjadi mediator dalam konflik antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran. Menurutnya, peluang tersebut akan sulit diterima secara rasional oleh pihak-pihak yang terlibat.
Rocky menilai bahwa kapasitas dan posisi Indonesia perlu dipertimbangkan secara realistis sebelum menawarkan diri sebagai mediator. Ia menyatakan bahwa proposal Indonesia untuk menjadi juru damai di situ akan dievaluasi, karena kapasitas negara kita tidak mungkin diterima secara rasional oleh pihak-pihak yang bersaing.
“Ya pasti akan dievaluasi proposal Indonesia untuk jadi juru damai di situ kan. Karena kapasitas kita tidak mungkin diterima secara rasional oleh pihak-pihak yang bersaing di situ,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa negara-negara yang terlibat dalam konflik memiliki pertimbangan geopolitik yang rumit. Langkah Indonesia untuk terlibat langsung sebagai mediator berpotensi tidak efektif jika tidak didukung oleh kedua belah pihak.
“Tuh, Israel mungkin menganggap Indonesia ngapain sih ikut-ikut, selesaikanlah (masalah) dalam negeri. Amerika juga menganggap ya memang Indonesia bagian board of peace, tapi board of peace sendiri udah bubar karena peaceful solution itu enggak dihasilkan lagi gitu,” jelasnya.
Rocky menyarankan agar Presiden Prabowo Subianto cukup menyampaikan pernyataan yang normatif terkait pentingnya perdamaian dunia. Ia menilai bahwa Indonesia tidak harus mengambil peran sebagai penengah langsung.
Ia menyinggung pengalaman diplomasi sebelumnya yang dinilai kurang membuahkan hasil signifikan. “Kita (coba) lihat lebih pragmatis bahwa Presiden Prabowo ya tidak perlu jadi mediator di situ. Cukup membuat semacam statement-statement yang sifatnya normatif. Jadi, jangan ulangi kesalahan dari Presiden Jokowi yang berupaya untuk menjadi penengah antara Ukraina dan Rusia yang akhirnya jadi tertawaan dunia sebetulnya kan,” ujarnya.
Menurut Rocky, urusan yang lebih mendesak adalah mengantisipasi dampak tidak langsung dari konflik global terhadap kondisi dalam negeri, terutama terkait ekonomi dan stabilitas sosial.
“Kita akan terperangkap nanti kenikmatan menganalisis tanpa upaya untuk mendeteksi potensi keresahan di dalam negeri yaitu impact tidak langsung dari perang terhadap perekonomian, daya beli lalu gejolak sosial mulai terjadi terutama harga energi itu membumbung tinggi, jadi itu sebetulnya kondisi kita hari-hari ini,” katanya.
Pernyataan Resmi Indonesia sebagai Juru Damai
Meski ada kritik, pemerintahan menyatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto bersedia menjadi mediator antara Amerika Serikat (AS) dan Iran. Pernyataan resmi ini menyusul serangan udara gabungan yang dilancarkan militer AS dan Israel ke sejumlah wilayah Iran pada Sabtu (28/2/2026).
Melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Indonesia mendesak seluruh pihak untuk mengedepankan jalur diplomasi. “Indonesia menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri dan memprioritaskan dialog dan diplomasi,” demikian pernyataan yang disampaikan Kementerian Luar Negeri di X.
Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi Pemerintah Indonesia yang telah bersedia memfasilitasi usai serangan tersebut. Namun, Iran berpandangan bahwa sampai saat ini tidak ada mediasi atau perundingan yang berdampak secara signifikan.
“Kami meyakini bahwa saat ini tidak ada negosiasi dan perundingan apa pun dengan pemerintah Amerika yang akan berguna, karena mereka tidak terikat dan tidak patuh pada hasil apa pun,” tegas Boroujerdi dalam jumpa pers di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2026).
Harapan Iran terhadap Negara-Negara Islam
Meski begitu, Boroujerdi berharap negara-negara Islam menilai serangan AS dan Israel ke Iran sebagai tindakan ilegal dan turut mendukung Iran dengan menyampaikan kecaman keras. Selain itu, ia berharap negara-negara Islam mendukung Iran melalui mekanisme organisasi internasional, seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Dan ketiga, agar menjalankan kampanye ‘Katakan Tidak pada Perang’ dan menolak perang di seluruh dunia serta menunjukkan penentangan mereka terhadap segala jenis peperangan,” tegas dia.
