Peran Subsidi BBM dalam Menghadapi Ketidakstabilan Global
Jika Selat Hormuz ditutup akibat eskalasi konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran, maka pasokan minyak global dapat terganggu. Kondisi ini berisiko menimbulkan keterlambatan distribusi minyak hingga bisa memicu berkurangnya stok dan kelangkaan di sejumlah negara, termasuk Indonesia.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, meminta pemerintah tetap mempertahankan subsidi bahan bakar minyak (BBM) di tengah situasi global dan perekonomian yang masih tidak menentu. Ia menekankan bahwa subsidi BBM menjadi prioritas utama, terutama untuk pertalite, karena dampak dari kenaikan harga BBM bisa merambat ke berbagai sektor ekonomi.
“Kita tidak ingin daya beli masyarakat itu turun lagi, apalagi jauh lebih turun. Nah, artinya adalah subsidi untuk BBM jadi prioritas utama, terutama untuk yang pertalite,” ujarnya dalam program On Focus yang tayang di YouTube Tribunnews, Jumat (6/3/2026).
Menurut Nailul, jika subsidi BBM dicabut atau dikurangi, maka harga pertalite akan meningkat dan berdampak pada inflasi serta meningkatnya tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, CELIOS menilai bahwa mempertahankan subsidi BBM adalah hal yang krusial bagi pemerintah.
“Dan ini yang bisa dilakukan pemerintah adalah melakukan realokasi anggaran. Realokasi anggaran dari anggaran-anggaran yang cukup besar dan memang tidak mempunyai impactful kepada ekonomi itu juga bisa direalokasi, digerakkan untuk infrastruktur,” tambahnya.
Ia menyebut, pemerintah juga bisa melakukan realokasi anggaran dari program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini dilakukan agar daya beli masyarakat tidak terpuruk.
“Ini yang bisa dilakukan, selain tadi memberikan insentif bagi perusahaan yang terkena dampak dan sebagainya ataupun kita juga bersiap untuk menyetok minyak mentah secara banyak dari negara alternatif lainnya.”
“Tapi yang jelas tujuan kita adalah untuk melindungi masyarakat agar tidak terdampak secara langsung, terdampak signifikan dari adanya kenaikan harga minyak dan sebagainya sehingga daya beli kita tetap terjaga dengan baik, tidak turun dan turun lagi. Yang jelas ini akan berefek kepada perekonomian secara luas,” tegasnya.
Pengamanan Pasokan Energi oleh Pemerintah
Terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyebut bahwa pemerintah telah mengambil langkah untuk mengamankan pasokan energi di tengah memanasnya konflik antara Israel-AS dengan Iran.
Hal ini disampaikan Bahlil merespons fenomena antrean kendaraan yang mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di berbagai wilayah Indonesia akibat kekhawatiran dampak perang di Timur Tengah.
Menurut Bahlil, pemerintah bersama PT Pertamina (Persero) telah mengalihkan sumber impor minyak mentah dari kawasan Timur Tengah ke sejumlah negara lainnya. Pasalnya, sekitar 20 hingga 25 persen bahan baku minyak mentah Indonesia sebelumnya didatangkan dari kawasan Timur Tengah.
“Kami dengan Pertamina sudah switch dari Middle East kita ambil di Amerika, kemudian dari Nigeria, dan dari Brasil. Jadi tidak perlu ada panic buying,” kata Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, pada Jumat.
Oleh karena itu, Bahlil memastikan, stok bahan baku aman meskipun situasi geopolitik di Timur Tengah masih memanas.
“Jadi enggak perlu ada panik, enggak perlu. Suplai lancar,” ungkap Ketua Umum Partai Golkar ini.
Sumber Impor Produk Bensin dan Solar
Selain minyak mentah, Bahlil juga merinci asal impor produk bensin. Ia menjelaskan bahwa bensin siap pakai tidak diimpor dari kawasan konflik maupun Amerika Serikat.
“Bensin ini tidak kita impor dari Middle East, tidak juga kita impor dari Amerika atau dari Afrika. Impor bensin kita itu dari Singapura sama Malaysia, dan sebagian kita bangun industri kilang kita dalam negeri,” ucapnya.
Sementara untuk Solar, ia memastikan produksi dalam negeri sudah mampu memenuhi kebutuhan secara penuh. Produksi tersebut, menurutnya, berjalan terus-menerus sehingga stok tidak hanya bergantung pada cadangan 20 hari, melainkan disuplai secara kontinyu.
Ia menjelaskan, kapasitas tempat penyimpanan (storage) minyak Indonesia sejak dulu memang hanya menampung pasokan selama 25 hari. Saat ini, realisasi stok yang tersedia berada di angka 23 hari, masih di atas batas aman standar nasional.
“Nah, standar minimal ketersediaan kita itu untuk standar nasional minimal harus di atas 20 hari. Sekarang minyak kita 23 hari. Jadi itu artinya bahwa standar kepemilikan kita, minyak kita itu aman,” imbuhnya.
