Perubahan Prospek Utang Indonesia dan Respons Pemerintah
Fitch Ratings, sebuah lembaga pemeringkat kredit global, baru-baru ini merevisi prospek (outlook) utang Indonesia dari stabil menjadi negatif. Namun, peringkat Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating (IDR) tetap dipertahankan di level BBB. Dalam laporan mereka, Fitch menilai bahwa penjagaan stabilitas makroekonomi, pertumbuhan ekonomi jangka menengah yang solid, rasio utang pemerintah terhadap PDB yang relatif rendah, serta ketahanan sektor eksternal Indonesia menjadi alasan utama untuk mempertahankan peringkat tersebut.
Perubahan outlook ini juga dipengaruhi oleh meningkatnya ketidakpastian kebijakan serta kekhawatiran terhadap konsistensi dan kredibilitas kebijakan ke depan. Meski demikian, Bank Indonesia (BI) menilai bahwa keputusan mempertahankan rating BBB menunjukkan kepercayaan global terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang tetap kuat.
Stabilitas Ekonomi Indonesia Tetap Kuat
Gubernur BI, Perry Warjiyo, menyatakan bahwa revisi outlook tidak mencerminkan pelemahan fundamental perekonomian nasional. Ia menegaskan bahwa prospek perekonomian tetap kuat dan berdaya tahan. “Kekuatan ekonomi Indonesia tercermin dari pertumbuhan ekonomi domestik yang tetap solid di tengah ketidakpastian global yang meningkat, inflasi yang tetap terkendali termasuk inflasi inti yang tetap rendah, serta nilai tukar Rupiah yang terus diperkuat melalui kebijakan stabilisasi nilai tukar di pasar NDF luar negeri (off-shore) maupun transaksi spot dan DNDF di pasar dalam negeri,” ujar Perry melalui keterangan tertulis.
Selain itu, Perry menilai stabilitas sistem keuangan tetap terpelihara dengan dukungan likuiditas yang memadai, permodalan perbankan yang kuat, serta risiko kredit yang relatif rendah. Ia pun menyoroti peran digitalisasi sistem pembayaran yang semakin luas, ditopang infrastruktur yang stabil dan struktur industri yang sehat, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Jangka Menengah
Ke depan, BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi jangka menengah tetap solid dan menunjukkan tren peningkatan, dengan inflasi yang terjaga dalam sasaran. “Pada tahun 2026, pertumbuhan ekonomi diprakirakan berada dalam kisaran 4,9-5,7 persen dan meningkat pada 2027, dengan inflasi yang tetap terkendali sesuai sasaran target,” sebut Perry.
Dari sisi eksternal, ketahanan ekonomi Indonesia dinilai tetap kuat di tengah gejolak global. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) diperkirakan tetap sehat, didukung oleh kinerja neraca perdagangan yang solid. Cadangan devisa pada akhir Januari 2026 tercatat sebesar USD 154,6 miliar, setara pembiayaan 6,3 bulan impor atau 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta jauh di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor. Defisit transaksi berjalan pada 2026 diperkirakan tetap rendah, berada pada kisaran 0,1-0,9 persen dari PDB.
Tanggapan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons revisi prospek utang Indonesia oleh Fitch Ratings dari stabil menjadi negatif. Meski demikian, pemerintah menilai kondisi tersebut belum mengubah posisi Indonesia yang masih berada pada level investment grade. Airlangga mengatakan kondisi ekonomi Indonesia tidak hanya dipengaruhi kondisi domestik. Melainkan juga ketidakpastian global, terutama konflik geopolitik yang tengah berlangsung.
“Pertama, ekonomi dunia semuanya terpengaruh (ke kondisi ekonomi Indonesia) bukan hanya oleh Fitch tetapi oleh perang,” kata Airlangga kepada wartawan di Menara Batavia, Kamis (5/3). Ia menilai dinamika global saat ini membuat banyak negara menghadapi perubahan proyeksi ekonomi. Ketegangan di kawasan Timur Tengah turut menambah ketidakpastian yang mempengaruhi pandangan lembaga pemeringkat terhadap prospek ekonomi berbagai negara, termasuk Indonesia.
Meski outlook diturunkan, Airlangga menegaskan peringkat kredit Indonesia tetap berada pada level yang layak investasi. Hal itu dinilai masih menjadi sinyal positif bagi investor terhadap fundamental ekonomi nasional.
Langkah Mitigasi dan Kebijakan Ekonomi
Pemerintah akan menjadikan catatan dari Fitch sebagai peringatan dini untuk memperkuat sejumlah aspek kebijakan ekonomi, terutama dari sisi penerimaan negara. Salah satu langkah yang sedang didorong adalah optimalisasi sistem perpajakan melalui implementasi core tax. “Nah ke depan tentu apa yang menjadi warning Fitch itu kita pelajari. Itu untuk mengingatkan Indonesia apa yang harus kita pelajari ke depan. Dan tentu beberapa hal yang kita lihat perlu kita perkuat adalah di segi penerimaan,” jelas Airlangga.
Pemerintah sudah memahami tantangan tersebut dan tengah memperkuat upaya peningkatan rasio pajak. “Nah pemerintah sudah paham itu dan oleh karena itu salah satunya adalah dengan Coretax yang kemarin sudah didorong di Kementerian Keuangan. Nah kita akan terus kawal aja core tax ini agar rasio tax kita bisa kita tingkatkan,” katanya.
Selain itu, Airlangga juga menanggapi sorotan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai dapat menambah beban fiskal. Menurutnya, program tersebut merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia. “MBG itu kan kalau beberapa studi dari World Bank maupun dari Rockefeller Foundation itu dengan pelaksanaan MBG yang masif dan baik itu investasi satu dolar itu menghasilkan tujuh dolar. Jadi itu adalah sebuah investasi dan banyak negara melakukan itu,” tuturnya.
Ia menambahkan program tersebut masih berada pada tahap awal pelaksanaan sehingga implementasinya akan dilakukan secara bertahap. Terkait risiko ekonomi akibat konflik global, pemerintah juga menyiapkan langkah mitigasi seperti yang pernah dilakukan saat perang Rusia-Ukraina memicu lonjakan harga komoditas. APBN akan tetap difungsikan sebagai penyangga untuk meredam gejolak harga, terutama melalui kebijakan subsidi.
“Ya kita kan pernah mengalami pada saat perang Ukraina dan pada saat itu harga minyak naik tinggi dan harga komoditas naik tinggi,” ujar Airlangga. Menurut dia, kenaikan harga komoditas memiliki dua sisi bagi Indonesia. Di satu sisi dapat meningkatkan beban subsidi, tetapi di sisi lain berpotensi menambah penerimaan negara dari sektor komoditas.
“Bagi Indonesia kan dua sisi, di satu sisi tentu yang terkait dengan subsidi kita jaga dan pemerintah kemarin sudah siapkan bahwa subsidi kita akan lanjutkan dan APBN itu sebagai buffer untuk meredam fluktuasi harga,” katanya. Meski demikian, Airlangga menilai dampak konflik global terhadap ekonomi domestik masih terlalu dini untuk dipastikan.
“Tapi kita tentu melihat situasinya masih too early to call, masih terlalu pagi,” ujar dia.
