Eks Menag Yaqut Diam di Rumah, 4 Anggota DPR Beri Respons, Tidak Biasa, Transparansi Disorot

Yaqut Cholil Qoumas Jadi Tahanan Rumah, Polemik di Ruang Publik

Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, kini menjadi tahanan rumah setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Keputusan ini memicu berbagai reaksi dan komentar dari anggota DPR yang menilai proses pengalihan penahanan tidak lazim dan memerlukan transparansi lebih lanjut.

Pengalihan Penahanan: Alasan dan Proses

Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengalihkan status penahanan Yaqut Cholil Qoumas dari Rutan KPK ke tahanan rumah dilakukan setelah adanya permohonan dari pihak keluarga. Hal ini disetujui oleh KPK pada Kamis (19/3/2026), sehingga Yaqut ditempatkan di Mahkota Residence, Condet, Jakarta Timur. KPK menegaskan bahwa pengalihan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku, meski sebelumnya ia seharusnya menjalani masa tahanan di Rutan KPK seperti biasanya.

Proses pengalihan ini terjadi tujuh hari setelah Yaqut ditahan pada Kamis (12/3/2026). Meskipun KPK menyatakan bahwa alasan utamanya adalah permohonan keluarga, bukan kondisi kesehatan, hal ini tetap memicu pertanyaan publik tentang transparansi dan kesesuaian dengan prosedur hukum.

Kritik dari Anggota DPR

Beberapa anggota DPR memberikan kritik terhadap keputusan KPK, terutama terkait transparansi dan konsistensi dalam penanganan perkara korupsi. Berikut beberapa pernyataan mereka:

1. Ahmad Sahroni: Asal Jangan Kabur Aja
   
   Pimpinan Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, menilai bahwa Yaqut seharusnya ditahan di rutan KPK. Namun, ia juga mengingatkan bahwa keputusan itu sepenuhnya berada di tangan penyidik KPK. Yang terpenting, menurutnya, adalah agar Yaqut tidak melarikan diri, karena jika terjadi, akan merusak reputasi institusi KPK sendiri.

2. Rudianto Lallo: Soroti Transparansi
   
   Rudianto Lallo dari Fraksi Nasdem menyoroti aspek transparansi dalam pengalihan penahanan. Ia menilai bahwa langkah KPK terkesan diam-diam dan tidak jelas, terutama karena penahanan awal dilakukan secara terbuka, sementara pengalihan dilakukan secara tertutup. Menurutnya, hal ini bisa memicu persepsi adanya perlakuan khusus dan mengurangi kepercayaan publik terhadap KPK.

3. Soedeson Tandra: Hal Tak Lazim
   
   Soedeson Tandra menilai bahwa pengalihan penahanan Yaqut merupakan hal yang tidak lazim. Meskipun secara regulasi diperbolehkan, ia khawatir kebijakan ini bisa memicu tuntutan serupa dari tersangka korupsi lainnya. Ia menekankan pentingnya menjaga rasa keadilan di tengah masyarakat.

4. Abdullah: Desak Penjelasan Objektif
   
   Abdullah mendesak KPK memberikan penjelasan objektif kepada publik terkait alasan pengalihan penahanan. Ia menegaskan bahwa keputusan KPK harus berkepastian hukum dan mencerminkan rasa keadilan substantif.

Penanganan Kasus Yaqut Cholil Qoumas

Yaqut Cholil Qoumas ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji pada 2024. Selama masa tahanannya di Rutan KPK, ia menjalani proses penyidikan. Setelah permohonan dari pihak keluarga diajukan, KPK memproses pengalihan penahanan sesuai ketentuan UU KUHAP.

Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK, menjelaskan bahwa alasan pengalihan bukan karena kondisi kesehatan, tetapi atas dasar permohonan keluarga. Ia juga menanggapi perbandingan dengan kasus mantan Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang hanya mendapat status pembantaran meski dalam kondisi sakit parah. Menurutnya, setiap kasus memiliki kondisi dan strategi penanganan yang berbeda.

Keamanan dan Pengawasan

Meski Yaqut kini menjalani tahanan rumah, KPK menjamin pengawasan melekat dan pengamanan ketat tetap diberlakukan. Tujuannya adalah agar proses hukum tidak terhambat dan tersangka tetap dapat dipantau secara efektif.