Kata Akademisi Unsrat: Pemerintah Perlu Segera Tata Ulang Kebakaran 14 Rumah di Manado

Dampak Kebakaran Permukiman Padat terhadap Tata Kota dan Masyarakat

Kebakaran yang melanda permukiman padat di Kecamatan Singkil, Kota Manado, pada Rabu (25/3/2026), telah menghanguskan sedikitnya 14 rumah warga. Akibat peristiwa tersebut, sebanyak 14 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal dan kini mengungsi di lokasi sementara. Peristiwa ini menimbulkan berbagai dampak jangka panjang, baik secara material maupun non-material.

Dr. Eng. Ir. Pingkan Peggy Egam, MT. IPM dari Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado menjelaskan bahwa kebakaran permukiman padat penduduk tidak hanya menyebabkan kerugian fisik, tetapi juga berdampak sosial, psikologis, dan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa kebakaran bukan sekadar musibah sesaat, tetapi meninggalkan jejak yang kompleks dan memerlukan penanganan serius.

Dampak Langsung Kebakaran terhadap Tata Kota

Dampak langsung kebakaran terhadap tata kota meliputi kerusakan fisik, gangguan fungsi ruang, serta perubahan kepadatan permukiman. Kawasan yang terbakar tidak hanya kehilangan bangunan, tetapi juga fungsi ruang dan keteraturan. Hal ini membuat kawasan kehilangan keteraturan tata ruang, sehingga pemerintah kota perlu segera melakukan penataan ulang agar tidak berkembang menjadi permukiman kumuh.

Masalah pasca kebakaran dalam konteks tata kota muncul karena kawasan yang terbakar mengalami kerusakan infrastruktur, jalan lingkungan tertutup puing, jaringan listrik dan air rusak, lahan kosong tidak teratur, serta bekas bangunan terbakar sering dibiarkan. Hal ini menimbulkan kawasan kumuh serta akses dari dan ke kawasan mengalami gangguan.

Tantangan dalam Penataan Ulang Permukiman

Mobil pemadam dan ambulans sulit masuk karena jalur sempit atau tertutup, apabila titik kebakaran berada di tengah permukiman padat. Dalam aspek tata ruang, perubahan wajah kawasan yang tadinya padat menjadi kosong tetapi pembangunan ulang sering tidak mengikuti rencana tata kota. Hadirnya bangunan semi permanen dengan kondisi seadanya, warga membangun kembali secara darurat tanpa standar, menimbulkan permukiman baru yang lebih rawan, dan rendah dalam aspek estetika permukiman.

“Terjadi ketidaksesuaian zonasi, area yang seharusnya ruang terbuka atau fasilitas umum kembali dipakai sebagai hunian,” ujarnya. Ia menyampaikan bahwa hal mutlak yang harus diambil pemerintah yaitu membantu warga mengatasi masalah pasca kebakaran, meskipun disadari bahwa pemerintah mungkin memiliki keterbatasan dalam beberapa aspek terkait regulasi dan aturan.

Langkah yang Harus Diambil Pemerintah

Langkah yang paling bijaksana adalah diarahkan pada penataan ulang permukiman, aksesibilitas darurat, dan peruntukan lahan yang sesuai. Tanpa langkah ini, kawasan pasca kebakaran apalagi dalam kondisi permukiman yang padat, bangunan-bangunan hunian non-permanen atau menggunakan konstruksi kayu serta dinding triplex dan sejenisnya yang mudah terbakar, kemungkinan akan terus menjadi titik rawan kebakaran.

Oleh sebab itu, baik masyarakat maupun pemerintah kota perlu menjadikan kebakaran sebagai momentum untuk sama-sama lebih waspada, membangun permukiman yang lebih aman, sehat, indah, dan berkelanjutan. Pasca kebakaran permukiman akan meninggalkan beban pada aspek tata kota. Hal ini menjadi krusial karena perlu direnungkan apakah kawasan akan kembali rawan atau justru lebih aman.

Belum lagi masalah sosial dan masalah ekonomi akibat kebakaran. Penataan ulang seyogyanya mencapai sampai hal teknis seperti jarak antar bangunan, akses jalan untuk pemadam, serta peruntukan lahan agar tidak terjadi kebakaran berulang.

Penanganan yang Harus Dilakukan

Kebakaran permukiman bukan sekadar musibah sesaat, tetapi meninggalkan dampak panjang yang kompleks. Penanganan harus mencakup aspek fisik (rehabilitasi rumah), sosial (dukungan komunitas), psikologis (pemulihan trauma), dan lingkungan (pengelolaan limbah). Tanpa mitigasi serius, kawasan padat akan terus menjadi titik rawan kebakaran.

“Perlu ada mitigasi berkelanjutan meliputi edukasi warga, simulasi kebakaran, dan sistem peringatan dini menjadi bagian dari sistem pengelolaan kota,” pungkasnya.