Kenaikan Harga BBM Non-Subsidi di Indonesia Akibat Ketegangan Geopolitik
Ekonom dari Universitas Airlangga (Unair), Wisnu Wibowo, menyampaikan bahwa memanasnya konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah telah berdampak pada lonjakan harga minyak global. Hal ini terutama disebabkan oleh pembatasan akses melalui Selat Hormuz yang menjadi jalur penting bagi perdagangan minyak internasional.
Kondisi ini mendorong penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi di Indonesia secara bertahap. Menurut Wisnu, penyesuaian tersebut merupakan konsekuensi logis dari dinamika pasar internasional.
“Kenaikan harga BBM non-subsidi dinilai sebagai konsekuensi logis karena skema penetapannya mengikuti harga pasar internasional,” ujar Wisnu saat dihubungi, Minggu (29/3/2026).
Pada periode Februari hingga Maret 2026, sejumlah produk BBM non-subsidi di Indonesia mengalami kenaikan. Contohnya:
- Pertamax naik dari Rp11.800 menjadi Rp12.300 per liter
- Pertamax Green (RON 95) dari Rp12.450 menjadi Rp12.900 per liter
- Pertamax Turbo dari Rp12.700 menjadi Rp13.100 per liter
Untuk jenis solar non-subsidi:
- Dexlite naik dari Rp13.250 menjadi Rp14.200 per liter
- Pertamina Dex dari Rp13.500 menjadi Rp14.500 per liter
Sementara itu, BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar masih ditahan masing-masing di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter.
Wisnu menjelaskan bahwa kenaikan BBM non-subsidi masih berada dalam batas moderat, yakni di kisaran 5–10 persen. “Kenaikan BBM nonsubsidi saya prediksi masih di bawah 10 persen, sekitar 5 sampai 10 persen,” katanya.
Mekanisme penentuan harga BBM non-subsidi memang disesuaikan secara berkala mengikuti tren harga minyak dunia, khususnya acuan Mean of Platts Singapore (MOPS) dan Argus yang merupakan lembaga independen penentu harga komoditas global. Penyesuaian harga ini juga mengacu pada formula dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022 yang mempertimbangkan harga acuan, nilai tukar rupiah, serta komponen pajak.
“Variabel harga acuan dan kurs saat ini sangat dinamis, sehingga wajar jika terjadi penyesuaian harga di tingkat eceran,” jelasnya.
Badan usaha memiliki kewenangan menentukan harga jual eceran BBM non-subsidi dengan tetap melaporkan kepada pemerintah. Di sisi lain, lonjakan harga minyak dunia yang telah menembus di atas 100 dolar AS per barel turut memberi tekanan pada fiskal negara. Setiap kenaikan 1 dolar AS harga minyak berpotensi menambah beban subsidi dalam APBN mencapai Rp6,7 triliun.
Meski demikian, pemerintah diperkirakan tidak akan buru-buru menaikkan harga BBM bersubsidi. Keputusan menyesuaikan harga BBM subsidi dengan kenaikan harga minyak dunia dipandang akan menjadi opsi terakhir, bergantung pada tekanan fiskal.
Perbandingan Harga BBM di Asia Tenggara
Sebagai informasi, sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara mulai mengerek harga BBM sejak akhir Februari 2026 lalu. Negara dengan mekanisme pasar penuh seperti Thailand dan Vietnam mengalami lonjakan harga lebih tajam, terutama pada jenis solar yang berkaitan langsung dengan sektor logistik dan industri.
Sementara, negara yang masih memberikan subsidi besar seperti Malaysia relatif mampu menahan kenaikan harga. Di sisi lain, Singapura mencatat harga BBM tertinggi di kawasan karena tidak menerapkan subsidi dan membebankan pajak energi yang tinggi.
Berikut komparasi harga BBM di ASEAN sejak krisis Selat Hormuz pada Maret 2026:
- Indonesia (Pertamina)
- RON 92: Rp12.300
- RON 95: Rp12.900
- RON 98: Rp13.100
- Solar subsidi: Rp6.800
- Dexlite (non-subsidi): Rp14.200
-
Pertamina Dex: Rp14.500
-
Malaysia
- RON 95: ± Rp8.500 – Rp11.400
- RON 97: ± Rp13.000
-
Solar (diesel): ± Rp10.000 – Rp11.500
-
Singapura
- RON 95: ± Rp45.000
- RON 98: Rp52.000 – Rp55.000
-
Solar (diesel): ± Rp45.000 – Rp47.000
-
Thailand
- RON 92: ± Rp23.000
- RON 95: ± Rp23.000 – Rp24.000
-
Solar (diesel): ± Rp17.000
-
Vietnam
- RON 92: ± Rp22.000 – Rp25.000
- RON 95: ± Rp25.000
- Solar (diesel): ± Rp20.000 – Rp21.000
Perbandingan ini memperlihatkan bahwa Indonesia berada dalam posisi relatif stabil di tengah tekanan global. Kenaikan harga BBM non-subsidi masih tergolong moderat, sementara BBM bersubsidi, khususnya solar, tetap menjadi bantalan utama dalam menjaga daya beli dan stabilitas ekonomi domestik.
