Kondisi Pasokan Energi Global yang Terguncang
Konflik di kawasan Timur Tengah yang terus berlangsung memicu dampak serius terhadap stabilitas ekonomi global, termasuk di Indonesia. Pemerintah harus lebih hati-hati dalam mengambil kebijakan agar tidak menimbulkan kesalahan yang bisa memperburuk situasi.
Tulus Abadi, Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), menyampaikan bahwa pasokan energi global saat ini sedang mengalami guncangan hebat. Ia menyoroti bahwa harga minyak mentah telah melonjak hingga di atas 100 dolar Amerika per barel, sementara pasokan bahan bakar minyak (BBM) juga mulai terganggu.
Menurut data yang disampaikan oleh Tulus, lebih dari 100 negara telah merasakan dampak dari krisis energi ini. Sebanyak 85 negara bahkan sudah mengambil langkah ekstrem dengan menaikkan harga BBM antara 20-30 persen. Selain itu, banyak negara juga melakukan pembatasan aktivitas masyarakat demi menghemat penggunaan energi.
Contohnya, beberapa negara seperti Korea Selatan dan Kuba mulai memberlakukan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi konsumsi energi. Di Korea Selatan, masyarakat diimbau untuk membatasi penggunaan air hangat, sementara di Kuba warga mulai menggunakan sepeda sebagai transportasi utama. Filipina bahkan resmi menyatakan krisis energi karena 85 persen BBM-nya berasal dari impor.
Usulan Tulus Abadi untuk Pemerintah Indonesia
Merujuk pada situasi tersebut, Tulus Abadi memberikan usulan kepada pemerintah Indonesia agar segera mengambil langkah terkait harga BBM di dalam negeri. Menurutnya, pemerintah dapat memulai dengan merevisi kuota BBM bersubsidi, khususnya Pertalite.
Ia menyarankan agar kuota BBM Pertalite untuk kendaraan pribadi yang saat ini mencapai 60 liter per hari direvisi menjadi 50 liter per hari. Tulus menjelaskan bahwa berdasarkan data Pertamina, kebutuhan riil masyarakat hanya sebesar 19,5 liter per hari.
Selain itu, ia juga mendorong pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dalam kisaran 15-20 persen. Angka ini dinilai lebih moderat dibandingkan kebijakan yang diambil oleh 85 negara lain yang menaikkan harga BBM antara 20-35 persen.
Namun, Tulus menekankan pentingnya alokasi anggaran bantalan sosial (social safety net) untuk melindungi masyarakat menengah bawah yang terdampak oleh kebijakan ini. “Pemerintah harus memberikan perlindungan ekonomi pada kelompok masyarakat menengah bawah yang terdampak,” tegasnya.
Respons Negara Tetangga Terhadap Kenaikan Harga BBM
Konflik di Timur Tengah yang menyebabkan Iran menutup jalur distribusi minyak mentah dunia, Selat Hormuz, berpotensi memicu krisis energi global. Beberapa negara tetangga seperti Singapura, Vietnam, Kamboja, dan Filipina telah merespons dengan menaikkan harga BBM.
Kamboja, misalnya, telah menyesuaikan harga BBM sebesar 10 persen, sehingga harga BBM mencapai USD1,05 per liternya. Sementara itu, Vietnam, Laos, dan Filipina yang merupakan negara berbasis industri menunjukkan tren kenaikan harga BBM dalam kisaran 6-8 persen.
Lonjakan harga BBM di negara-negara ini sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harian pada Mean of Plot Singapore (MOPS), yang merupakan harga rata-rata produk minyak olahan di pasar-pasar Singapura dan menjadi acuan retail di Asia.
Langkah Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Krisis Energi
Sementara itu, Pemerintah Indonesia belum membuat keputusan kenaikan harga BBM. Saat ini, pemerintah hanya tengah menyiapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang rencananya akan diberlakukan satu hari dalam seminggu. Opsi ini juga bisa diperluas ke sektor swasta.
Kebijakan WFH disebut-sebut mampu menghemat konsumsi BBM hingga 20 persen. Namun, efektivitasnya masih menjadi perdebatan.
