Masalah yang Menghimpit Petani di Desa Garoga, Kabupaten Samosir
Di tengah situasi sulit yang dihadapi oleh masyarakat desa Garoga, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, para petani mengungkapkan keluhan mereka dalam pertemuan dengan Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Drs Rapidin Simboloon MM dan Ketua Komisi B DPRD Sumut Dra Sorta Ertaty Siahaan. Pertemuan ini berlangsung setelah Rapidin mengikuti ibadah Jumat Agung di Gereja Katolik Stasi Santo Pius Pangaloan, Desa Huta Ginjang Lontung.
Keluhan Petani tentang Gagal Panen dan Kekeringan
Salah satu petani, Samosi Benny Rumahorbo, menyampaikan bahwa kekeringan telah menyebabkan gagal panen hingga 99 persen. Ia menjelaskan bahwa sawah mereka kering dan tanaman tidak tumbuh karena kurangnya air. Ia juga menduga perubahan lingkungan, seperti penanaman eucalyptus oleh PT TPL, menjadi penyebab utama matinya air terjun Simangande.
Beban ekonomi semakin berat karena biaya hidup meningkat sementara penghasilan nyaris tidak ada. Anak-anak petani tetap harus sekolah, bahkan beberapa sudah kuliah. Namun, biaya pendidikan pun terganggu, sehingga warga hanya berharap bisa memperoleh satu kilogram beras.
Persoalan Infrastruktur Jalan Rusak
Selain masalah air, infrastruktur jalan desa yang rusak juga menjadi kendala serius bagi warga. Rohiana Rumahorbo menyoroti kondisi jalan yang bergelombang dan batu-batu mengelupas. Hal ini membuat ojek atau becak enggan membawa warga pulang dari onan, karena khawatir merusak kendaraan.
Kondisi jalan yang rusak menyebabkan hambatan dalam distribusi hasil pertanian dan meningkatkan biaya transportasi. Warga juga mengeluhkan kesulitan mengakses kebutuhan sehari-hari.
Ancaman Kelaparan dan Keterbatasan Air
Rohiana juga menyampaikan kekhawatiran paling mendasar: ancaman kelaparan. Mereka saat ini hanya mengandalkan hasil panen tahun lalu yang disimpan. Saat ini, semua tanaman layu dan tenaga yang dikeluarkan sia-sia.
Meski Danau Toba berada dekat, airnya tidak bisa digunakan langsung. Warga menggambarkan situasi mereka sebagai “Mauas di toru ni sappuran”, yang berarti segala sesuatu sangat sulit.
Solusi yang Ditawarkan
Sorta Ertaty Siahaan menilai bahwa persoalan di Garoga bukan masalah tunggal, tetapi kompleks. Ia menegaskan bahwa solusi utama adalah masalah air. Menurutnya, sumber air yang selama ini berasal dari perbukitan kini terganggu, diduga akibat kerusakan hutan.
Solusi yang ditawarkan meliputi sumur bor atau pipanisasi. Namun, ia mengaku pesimistis jika hanya mengandalkan kemampuan anggaran daerah, apalagi di tengah kebijakan efisiensi. Meski begitu, ia akan tetap memperjuangkan aspirasi warga.
Janji untuk Perbaikan Infrastruktur
Rapidin Simbolon menyampaikan hal senada. Ia mengakui bahwa inti persoalan adalah krisis air yang berdampak langsung pada gagal panen. Ia menjelaskan bahwa irigasi dari atas mungkin masih bisa dilakukan, tetapi menarik air dari Danau Toba butuh anggaran besar.
Ia menyebut kondisi fiskal saat ini tidak memungkinkan banyak proyek besar direalisasikan dalam waktu dekat. Dana banyak terserap ke program MBG. Meski demikian, Rapidin berjanji akan tetap mendorong perbaikan infrastruktur, terutama jalan desa.
Bantuan Langsung untuk Petani
Rapidin juga menyatakan siap membantu secara pribadi untuk kebutuhan mendesak. Ia menyiapkan satu unit traktor yang bisa digunakan oleh kelompok tani.
Dalam pernyataannya, Rapidin juga menyinggung dampak kebijakan anggaran nasional yang dinilai belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan masyarakat bawah. Ia bahkan mengingatkan potensi kecemburuan sosial dalam pelaksanaan program tertentu.
Persoalan yang Masih Harus Diselesaikan
Sementara itu, Kepala Desa Garoga, Jannes Rumahorbo, menyebut panjang jalan rusak di wilayahnya mencapai sekitar 4.800 meter. Sebagian sudah diusulkan untuk perbaikan, namun belum terealisasi. “Sekitar 4.000 meter lagi masih harus dituntaskan,” ujarnya.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Pastor Paroki Tomok, Pio Tarigan. Ia mengapresiasi kehadiran Rapidin dan rombongan. “Kami senang dan bangga atas perhatian yang diberikan,” katanya. Ia juga menyampaikan sejumlah kebutuhan gereja, termasuk rencana kegiatan nasional para pastor dari 23 keuskupan yang akan digelar di wilayah tersebut, serta perbaikan fasilitas gereja dan sekolah.
Baik Sorta maupun Rapidin menyampaikan bahwa akan memperjuangkan segala aspirasi itu. Mereka pun meminta agar semua kebutuhan dituangkan dalam proposal. Namun, keduanya kembali menegaskan bahwa realisasi tetap bergantung pada kondisi anggaran.
