JAKARTA — Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perdagangan dan Pembangunan (UN Trade and Development/UNCTAD) melaporkan adanya lonjakan inflasi dan beban utang yang signifikan, terutama di negara-negara berkembang. Kondisi ini terjadi akibat konflik Timur Tengah yang masih berlangsung sejak sebulan terakhir.
Dalam laporan bertajuk Strait of Hormuz Disruptions: Growth and financial implications yang dirilis awal April ini, UNCTAD mencatat bahwa rute transit di Selat Hormuz hampir terhenti total selama sebulan terakhir. Volume lalu lintas kapal anjlok hingga 95%, sehingga mengancam pasokan minyak dan gas global secara signifikan.
Penutupan jalur vital bagi perdagangan energi dunia ini memicu efek domino. UNCTAD melaporkan harga minyak mentah dan bahan bakar melesat tajam dan terus bertahan di level tinggi. Pada 27 Februari, harga minyak mentah Brent hanya US$72,55 per barel. Kini pada 30 Maret, harga minyak Brent sudah mencapai US$113,42 per barel alias naik 56%.
Tren serupa juga terjadi untuk harga minyak mentah dunia lain seperti WTI (naik 51%), Urals (naik 86,11%), dan Dubai (naik 76%). UNCTAD menyatakan bahwa ketika harga minyak naik tajam, biaya hidup akan mengikutinya. Masalahnya, lonjakan harga bahan bakar ini berisiko mengerek inflasi secara tajam, yang pada akhirnya akan menekan sumber penghidupan kelompok masyarakat paling rentan.
Dampak Ekonomi dan Perdagangan
Gangguan di Selat Hormuz ini juga akan memperburuk perdagangan global yang memang diramal bakal melambat. Pertumbuhan perdagangan barang (merchandise trade) secara riil yang mampu mencapai angka 4,7% pada 2025, diproyeksikan akan memasuki tren penurunan tajam pada 2026. Sejalan dengan guncangan tersebut, pertumbuhan ekonomi (produk domestik bruto/PDB) global juga diyakini akan melambat. UNCTAD mencatat pertumbuhan PDB global yang mencapai 3,4% pada 2025, namun diproyeksikan merosot menjadi 2,8% pada 2026.
Apabila eskalasi militer dan gangguan ini terus dibiarkan berlanjut, UNCTAD menegaskan yang paling dirugikan adalah negara miskin dan berkembang.
Utang Membengkak
Organisasi internasional yang bermarkas di Jenewa, Swiss ini memperkirakan negara-negara berkembang akan terkena dampak negatif langsung lewat sektor keuangan. UNCTAD merincikan telah terjadi pelemahan nilai tukar mata uang, anjloknya harga saham, serta lonjakan biaya utang luar negeri di negara-negara berkembang.
Nilai tukar mata uang di kawasan Asia Berkembang (Developing Asia) mengalami depresiasi rata-rata sebesar 1% terhadap dolar AS dari 27 Februari—26 Maret 2026 atau setelah serangan Israel-AS ke Iran. Padahal, kurs mata uang di kawasan tersebut terapresiasi 1,2% selama 1 Januari—27 Februari alias sebelum serangan terjadi. Tren serupa juga terjadi di Afrika (terdepresiasi 2,9%, setelah sebelumnya terapresiasi 0,7%) serta Amerika Latin dan Karibia (terdepresiasi 2,3%, setelah sebelumnya terapresiasi 4,5%).
Selain itu, biaya pinjaman eksternal di seluruh negara berkembang juga dilaporkan meningkat, tecermin dari kenaikan imbal hasil (yield) obligasi negara di wilayah-wilayah tersebut. Di kawasan Asia Berkembang dan Oseania, UNCTAD mencatatkan lonjakan yield sebesar 0,70 poin persentase, dari rata-rata yield 5,05% pada 1 Januari 2026 menjadi 5,66% pada 26 Maret 2026.
Pada periode serupa, kawasan Afrika juga mencatatkan kenaikan imbal hasil sebesar 0,64 poin persentase dari 7,61% menjadi 8,31%. Sementara kawasan Amerika Latin dan Karibia tercatat kenaikan 0,29 poin persentase dari 5,90% menjadi 6,19%.
Kondisi tersebut jelas menjadi beban tambahan pembayaran bunga utang bagi negara-negara berkembang ke depannya. Padahal, laporan UNCTAD mencatat sebanyak 3,4 miliar orang yang hidup di 46 negara berkembang kini sudah menghabiskan lebih banyak porsi dana untuk membayar beban utang (bunga cicilan+utang pokok) dibandingkan untuk membiayai sektor kesehatan maupun pendidikan.
Oleh sebab itu, UNCTAD menyarankan negara-negara untuk mempertimbangkan bauran kebijakan (policy mix) demi menstabilkan tingkat harga seiring dengan meningkatnya tekanan inflasi. Lebih lanjut, diperlukan kebijakan yang memungkinkan akses cepat pembiayaan eksternal bagi negara-negara berkembang guna membiayai impor esensial dan pembayaran utang. Institusi-institusi semacam bank pembangunan juga didorong agar sigap menyediakan pinjaman darurat, sembari mendesak kreditor bilateral untuk menangguhkan layanan utang demi memberikan pelonggaran bagi negara-negara yang tercekik.
Reporter berita yang mengutamakan akurasi dan objektivitas. Ia memiliki ketertarikan pada isu sosial dan ekonomi, serta mengikuti perkembangan dunia digital. Waktu luangnya dihabiskan untuk membaca laporan penelitian, mendengarkan podcast edukasi, dan berjalan santai di taman kota. Motto: "Fakta adalah kompas bagi setiap penulis."
