Pemerintah Indonesia Tidak Berencana Menarik Pasukan TNI dari UNIFIL
Sekretaris Kabinet (Seskab) Letnan Kolonel TNI Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa pemerintah saat ini tidak memiliki rencana untuk menarik pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari misi penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon, yaitu United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Penyataan tersebut disampaikan dalam pernyataannya kepada wartawan di ruang media Istana Jakarta pada Jumat (10/4).
Teddy menjelaskan bahwa proses evaluasi terhadap situasi di Lebanon masih berlangsung secara internal maupun eksternal. Evaluasi ini dilakukan guna memastikan perlindungan maksimal bagi prajurit TNI yang bertugas di lapangan.
“Tidak ada rencana untuk menarik TNI dari UNIFIL. Evaluasi tetap berjalan, baik dari dalam maupun luar,” ujar Teddy.
Menurutnya, penugasan prajurit TNI ke dalam misi perdamaian merupakan komitmen Indonesia sebagai bagian dari amanat konstitusi untuk ikut menjaga ketertiban dunia. Hal ini menjadi dasar keberlanjutan misi TNI di UNIFIL, meskipun situasi di Lebanon semakin dinamis dan konflik meningkat.
Desakan untuk menarik TNI dari wilayah Lebanon selatan mulai muncul. Seruan tersebut berasal dari politikus hingga mantan Presiden setelah tiga prajurit TNI yang merupakan bagian dari misi perdamaian di Lebanon gugur.
Beberapa tokoh seperti Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani meminta evaluasi keberadaan pasukan TNI di Lebanon. SBY bahkan mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menghentikan misi penjaga perdamaian di Lebanon Selatan (UNIFIL).
Tiga prajurit yang gugur adalah Praka Farizal Rhomadhon, Kapten (Inf) Zulmi Aditya Iskandar, dan Sertu Muhammad Nur Ichwan. Praka Farizal meninggal akibat tembakan artileri di sekitar posisi kontingen Indonesia di dekat Adchit Al Qusayr pada Minggu (29/3). Sehari kemudian, Kapten Zulmi dan Sertu Muhammad Ichwan gugur usai konvoi yang mereka kawal diserang.
“Seharusnya PBB, New York segera mengambil keputusan dan langkah yang tegas untuk menghentikan penugasan UNIFIL,” kata SBY dalam keterangannya yang diunggah dalam akun media sosial X @SBYudhoyono pada Minggu (5/4).
Opsi Penarikan Pasukan Terbuka Secara Hukum
Sejumlah pakar pertahanan dan militer menilai opsi penarikan pasukan terbuka secara hukum. Penarikan perlu dilakukan jika situasi sudah sangat membahayakan prajurit TNI yang bertugas. “Tapi tetap ada mekanismenya,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi), Rizal Darma Putra kepada .co.id, Kamis (9/4).
Penempatan pasukan UNIFIL merupakan bagian dari mandat yang telah ditetapkan oleh Dewan Keamanan PBB usai invasi Israel ke Lebanon pada 1978. Payung hukumnya adalah Resolusi Nomor 425 dan 426 DK PBB.
Pengamat militer, Connie Rahakundini Bakrie menjelaskan, berdasarkan Resolusi DK PBB 1701, tugas UNIFIL adalah misi penjaga perdamaian, bukan operasi tempur. Menurutnya, UNIFIL tidak dirancang untuk menghadapi konflik bersenjata aktif.
“Secara hukum internasional, misi ini tidak ditujukan untuk zona konflik aktif. Peacekeeper harus netral dan sangat bergantung pada situasi di lapangan,” kata Connie melalui pesan suara pada Kamis (9/4).
Connie menjelaskan, tidak ada klausul otomatis yang mewajibkan penghentian misi ketika situasi memburuk. Namun, Dewan Keamanan PBB memiliki kewenangan untuk mengevaluasi, mengubah, atau bahkan mengakhiri mandat jika eskalasi konflik meningkat.
Hak Negara Kontributor Pasukan
Terkait keselamatan personel, negara kontributor pasukan—termasuk Indonesia—memiliki hak untuk menarik pasukan secara sepihak jika risiko dianggap terlalu tinggi. “Ini praktik yang cukup umum dalam misi perdamaian,” ujarnya kepada .co.id, Kamis (9/4).
Penarikan pasukan perdamaian dari wilayah konflik juga bukan hal yang baru. Connie mencontohkan, Belgia pernah menarik pasukan perdamaian dari Rwanda (UNAMIR) setelah adanya korban jatuh dari pihak mereka.
PBB juga pernah menarik misi perdamaian di Mali (MINUSMA) dan Bosnia (UNPROFOR) akibat eskalasi konflik. Menurut Connie, kondisi di Lebanon saat ini sudah menjadi peringatan serius karena konflik Israel–Hizbullah semakin mendekati perang terbuka. “Reposisi UNIFIL penting untuk menjamin perlindungan personel,” ujarnya.
Penulis online yang antusias mendalami topik kesehatan dan gaya hidup. Ia rutin mengikuti webinar, membaca jurnal kesehatan, dan menulis catatan pribadi tentang pola hidup seimbang. Hobi lain yang ia tekuni adalah membuat smoothie dan meditasi. Motto: "Informasi adalah alat untuk hidup lebih baik."
