Kebijakan WFH di Kompleks Parlemen Jakarta
Kebijakan Work From Home (WFH) kini diterapkan oleh aparatur sipil negara (ASN) di Kompleks Parlemen, mulai Jumat (10/4/2026). Kebijakan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk mendukung gerakan hemat energi di tengah ketegangan yang terjadi di kawasan Teluk Persia. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap situasi ekonomi global yang semakin tidak stabil.
Pantauan di Gedung Nusantara I, II, dan III menunjukkan suasana yang lebih lengang dibanding hari kerja biasanya. Tidak banyak ASN maupun tenaga ahli yang berlalu lalang di lorong-lorong gedung. Hal serupa juga terlihat di area Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, di mana koperasi pegawai yang biasanya melayani penjualan makanan dan minuman tutup selama pemberlakuan WFH.
1. Parkiran Motor di DPR Lebih Lengang
Area parkir kendaraan roda dua dan roda empat di Kompleks Parlemen tampak tidak sepadat hari biasanya. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah kendaraan yang terparkir, termasuk mobil berpelat dinas milik anggota DPR RI yang terlihat berada di area basement gedung.
Sebagian Anggota DPR RI masih terlihat berkantor di parlemen untuk menyelesaikan tugas mereka. Di sisi lain, petugas pengamanan dalam kompleks parlemen tetap berjaga seperti biasa. Tidak terlihat adanya pengurangan personel keamanan meskipun sebagian pegawai bekerja dari rumah.
“Sepi pak hari ini ASN WFH 75 persen. Kalau pamdal tidak ada WFH,” kata salah seorang pamdal yang bertugas di tengah kebijakan WFH.
2. DPR Mulai Berhemat Energi Setiap Pukul 18.00 Listrik Mati
Sekretariat Jenderal (Sekjen) DPR RI mulai menerapkan sejumlah langkah efisiensi anggaran, sebagai respons atas gejolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dunia, yang berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kebijakan ini ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, sebagai bentuk komitmen menjaga pengelolaan anggaran negara yang akuntabel dan bertanggung jawab. Indra menjelaskan, terdapat tiga fokus utama efisiensi yang dilakukan Setjen DPR RI, yakni penghematan penggunaan BBM untuk pejabat eselon I hingga III, pengaturan penggunaan listrik di lingkungan gedung DPR, dan pengetatan perjalanan dinas.
“Langkah ini merupakan bagian dari kesadaran bersama untuk mengelola anggaran negara secara lebih efisien, di tengah dinamika ekonomi global,” ujar Indra dalam keterangan tertulis, Jakarta, Jumat (27/3/2026).
Salah satu kebijakan yang langsung diberlakukan adalah pengaturan penggunaan listrik di kompleks DPR RI. Mulai pukul 18.00 WIB, dilakukan pemadaman listrik secara terjadwal, sebagai bagian dari upaya penghematan energi. “Mulai hari ini kita lakukan pengaturan yang lebih ketat. Jadi bukan sekadar pemadaman, tapi pengaturan waktu penggunaan listrik agar lebih efisien,” jelasnya.
Indra juga menyinggung kemungkinan penerapan kebijakan WFH setiap Jumat. Hal ini diyakini dapat menekan penggunaan BBM, terutama dari operasional bus antar-jemput pegawai. “Kalau hari Jumat kita terapkan WFH, maka bus jemputan tidak perlu beroperasi. Ini tentu menjadi potensi efisiensi yang cukup besar,” kata dia.
3. Negara Hemat Rp6 Triliun dari Kebijakan WFH ASN
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan, potensi penghematan dari kebijakan WFH untuk ASN bisa mencapai lebih dari Rp6 triliun. Total pembelanjaan BBM masyarakat yang berpotensi bisa dihemat jauh lebih besar lagi nilainya, yakni Rp59 triliun.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Airlangga dalam konferensi pers virtual yang digelar pada Selasa (31/3/2026) malam. “Potensi penghematan dari kebijakan work from home ini yang langsung ke APBN adalah Rp6,2 triliun, berupa penghematan kompensasi BBM,” kata Airlangga.
Seorang jurnalis digital yang terbiasa bekerja cepat dalam merangkum informasi penting menjadi berita yang mudah dipahami. Ia aktif menulis tentang gaya hidup, komunitas kreatif, dan isu keseharian. Hobi memasak dan mencoba resep baru membuatnya semakin peka pada detail. Motto: "Menulis adalah seni memahami manusia.
