Kehadiran Anwar Usman di MK: Data Absensi yang Menghebohkan
Anwar Usman, seorang hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi (MK), kembali menjadi perhatian setelah data absensinya dibongkar oleh Majelis Kehormatan MK (MKMK). Selama tahun 2025, Anwar dikenal sebagai salah satu hakim dengan tingkat kehadiran terendah dalam sidang dan rapat permusyawaratan hakim (RPH) di MK. Hal ini menimbulkan reaksi dari Anwar sendiri, yang merasa tidak nyaman dengan pengungkapan data tersebut.
Pemanggilan Ketua MK dan Penjelasan Awal
Anwar Usman langsung menghubungi Ketua MK untuk memberikan klarifikasi mengenai ketidakhadirannya dalam beberapa sidang. Ia juga memanggil Sekretaris MK, Fajar Laksono, untuk mempertanyakan alasan laporan tersebut dipublikasikan. Menurut Anwar, Fajar telah bertanya kepada Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna sebelumnya, tetapi Palguna tetap memutuskan untuk mengungkapkan data tersebut berdasarkan informasi yang diperoleh dari panitera.
“Karena alasannya memang yang pegang itu data kan Panitera,” ujar Anwar saat menjelaskan situasi tersebut. Meskipun demikian, Anwar menyatakan bahwa hubungannya dengan Palguna tetap baik, karena mereka sama-sama merupakan hakim di MK.
Tabel Rekapitulasi Kehadiran Hakim
Berdasarkan tabel rekapitulasi kehadiran hakim, Anwar Usman menjadi hakim konstitusi dengan jumlah ketidakhadiran terbanyak dalam sidang pleno dan panel. Dalam 589 sidang pleno, ia tidak hadir sebanyak 81 kali. Sementara itu, dalam 160 sidang panel, Anwar tidak hadir sebanyak 32 kali.
Di urutan kedua, Arief Hidayat tidak hadir sebanyak 28 kali dalam sidang pleno dan 4 kali dalam sidang panel. Urutan ketiga diisi oleh Enny Nurbaningsih, yang tidak hadir 9 kali dalam sidang pleno dan 2 kali dalam sidang panel.
Dalam rapat RPH, Anwar Usman tidak hadir sebanyak 32 kali dari total 132 rapat, dengan persentase kehadiran hanya 71 persen, yang terendah di antara seluruh sembilan hakim konstitusi.
Latar Belakang dan Karier Anwar Usman
Anwar Usman lahir pada 31 Desember 1956 di Bima, Nusa Tenggara Barat. Setelah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN), ia melanjutkan studi hukum di Universitas Islam Jakarta dan lulus pada 1984. Setelah lulus, Anwar diangkat menjadi calon hakim Pengadilan Negeri Bogor pada 1985.
Selama karier hukumnya, Anwar sempat menjabat berbagai posisi penting, seperti Asisten Hakim Agung dan Kepala Biro Kepegawaian Agung. Pada 2005, ia diangkat menjadi Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta. Pada 2011, Anwar resmi menjadi hakim konstitusi setelah diangkat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Pemilihan sebagai Ketua MK
Anwar Usman terpilih sebagai Ketua MK pada 2018, menggantikan Arief Hidayat. Ia kembali terpilih untuk masa jabatan 2023-2028. Namun, pada November 2023, Anwar diberhentikan dari jabatan Ketua MK setelah terbukti melakukan pelanggaran berat terkait putusan tentang batas usia capres dan cawapres.
Keputusan pemberhentian tersebut dibacakan oleh Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie dalam sidang di gedung MK. MKMK menyatakan bahwa Anwar terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi.
Perkawinan dengan Adik Jokowi
Pada Mei 2022, Anwar Usman menikah dengan Idayati, adik mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pernikahan ini sempat memicu spekulasi tentang konflik kepentingan di MK. Namun, Anwar membantah hal tersebut, mengklaim bahwa pernikahannya bukanlah pernikahan politik.
Ia juga menyatakan bahwa Jokowi tidak mungkin bisa mencalonkan diri dalam Pemilihan Presiden 2024 karena sudah dua periode menjabat. “Apa yang saya cari? Kadang-kadang saya ngomong, untuk apa?” ujar Anwar saat memberikan kuliah umum di Universitas Kupang.
Persiapan Umrah dan Penjelasan Akhir
Sebelum meninggalkan Jakarta menuju Mekkah untuk melaksanakan ibadah umrah, Anwar memberikan pernyataan mengenai laporan ketidakhadirannya. Ia mengklaim bahwa ia telah memberikan penjelasan kepada satu atau dua orang, meskipun tidak sebanyak yang saat ini dilakukan.
