pojokmedan.com – JAKARTA – Petisi Masyarakat Jakarta Antikorupsi mengadakan aksi protes di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (8/11/2024). Aksi tersebut dilakukan sebagai tuntutan agar KPK memberikan kejelasan mengenai kasus dugaan korupsi e-KTP dan pengadaan alat kesehatan (alkes) di Provinsi Banten.
Ketua Petisi Masyarakat Jakarta Antikorupsi, Hasan Assegaf, menyatakan bahwa kedua kasus tersebut melibatkan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. “Kami menuntut KPK untuk memberikan kepastian hukum terkait skandal dugaan korupsi yang melibatkan Pramono Anung dalam kasus e-KTP,” ujar Hasan di Gedung Merah Putih KPK.
Selain itu, Hasan juga menyinggung kasus pengadaan proyek alat kesehatan di Provinsi Banten yang juga menimbulkan kecurigaan. “Kami juga meminta kejelasan dari KPK terkait kasus tersebut,” tambahnya.
Hasan juga mengungkapkan bahwa dugaan korupsi pengadaan alkes di Provinsi Banten juga melibatkan nama Rano Karno. Untuk itu, pihaknya telah mengirim surat ke Lembaga Antirasuah pada 6 November 2024 untuk meminta penjelasan lebih lanjut.
“Kami tidak ingin masalah Pramono Anung dan Rano Karno tidak mendapatkan kepastian hukum yang dapat menimbulkan spekulasi di masyarakat,” tegasnya.
Namun, Juru Bicara Pramono Anung-Rano Karno, Chico Hakim, membantah tudingan tersebut dan menyatakan bahwa kedua sosok tersebut adalah pihak yang bersih dari korupsi. “Sudah terbukti bahwa mereka telah menjabat di pemerintahan selama puluhan tahun,” kata Chico.
