POJOKMEDAN.COM – Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Profesi Pengacara Indonesia (DPP Propindo) menegaskan bahwa Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) bukanlah satu-satunya organisasi advokat atau single bar. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum DPP Propindo, Roy Sirait, pada Sabtu (7/12/2024).
Roy Sirait menegaskan bahwa Peradi bukanlah satu-satunya wadah organisasi advokat yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Menurutnya, undang-undang tersebut mengamanatkan pembentukan wadah tunggal organisasi advokat dalam waktu dua tahun sejak diundangkan pada 5 April 2003.
Namun, realitas menunjukkan bahwa Peradi baru diaktekan pada September 2005, melewati batas waktu yang ditentukan. Hal ini membuat status Peradi sebagai wadah tunggal dipertanyakan oleh beberapa pihak, termasuk oleh Propindo.
Roy Sirait menjelaskan bahwa perintah undang-undang tersebut menyatakan bahwa wadah tunggal organisasi advokat harus terbentuk dalam waktu dua tahun sejak 5 April 2003 hingga 5 April 2005. Namun, faktanya Peradi baru diaktekan pada September 2005.
“Maka hal ini berarti Peradi bukanlah wadah tunggal yang dimaksud dalam Undang-Undang Advokat, melainkan Peradi menjelma menjadi organisasi advokat yang sama seperti organisasi advokat lainnya,” kata Roy.
Menurut Roy, setelah Peradi berdiri, muncul berbagai organisasi advokat baru yang menunjukkan gagasan wadah tunggal organisasi advokat mengalami kegagalan. Ia juga menilai pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, yang menganggap Peradi sebagai wadah tunggal bagi advokat di seluruh Indonesia adalah inkonstitusional tidak berdasar.
Sekretaris Jenderal DPP Propindo, Heikal Safar, juga meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menyikapi pernyataan Yusril Ihza Mahendra tersebut yang dinilai tidak sesuai dengan konstitusi.
