pojokmedan.com – JAKARTA – Pemerintah Prabowo Subianto telah memulangkan terpidana mati kasus penyelundupan narkotika Mary Jane Veloso ke Filipina. Keputusan ini turut disoroti oleh anak buah Prabowo yang kini menjabat Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman. Menurutnya, hukuman mati di Indonesia sudah tidak berlaku secara de facto.
“Jadi, hukuman mati secara de facto itu sudah tidak ada di Indonesia. Semangatnya sudah tidak diberlakukan lagi,” kata Habiburokhman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2024).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini juga menyebutkan bahwa tidak berlakunya hukuman mati di Indonesia dikarenakan adanya KUHP baru yang telah disahkan. Dalam regulasi tersebut, hukuman mati menjadi hukuman alternatif terakhir.
“Alternatif terakhir, seseorang diberikan waktu 10 tahun untuk membuktikan bahwa dia tidak berkelakuan buruk. Pemenuhannya tidak sulit, jadi selama dia tidak melakukan tindakan kejahatan lagi, tentu dia tidak akan dijatuhi hukuman mati,” tuturnya.
Habiburokhman juga menegaskan bahwa pembahasan soal penghilangan hukuman mati saat ini tidak relevan karena hukuman mati sudah tidak ada secara de facto di Indonesia. Protokol yang panjang telah dibuat untuk memastikan bahwa hukuman mati hanya diberikan kepada orang-orang yang benar-benar layak.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia resmi menyerahkan Mary Jane, terpidana mati kasus penyelundupan narkotika, kepada pemerintah Filipina. Wakil Menteri Luar Negeri Filipina Urusan Imigrasi Eduardo De Vega mengatakan bahwa negaranya akan selalu mengingat kebaikan pemerintah Indonesia yang telah menyetujui pemindahan terpidana mati Mary Jane.
Eduardo juga menyampaikan terima kasih secara khusus kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra atas pemulangan Mary Jane. “Masyarakat Indonesia, Anda adalah teman sejati Filipina. Kami akan selalu mengingat kebaikan ini. Terima kasih,” ujarnya kepada awak media.
