Pojokmedan.com – JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Area Politik, Hukum, juga Keselamatan (Menko Polhukam) Mahfud MD memohonkan untuk kementerian yang digunakan terlibat pada pembuatan izin lalu sertifikat pagar laut di area Wilayah Tangerang untuk tidaklah menutup-nutupi persoalan hukum yang disebutkan demi menjaga hormat institusi. Mahfud memohonkan agar menteri terkait tak takut membongkar persoalan hukum pagar laut.
“Menteri2 yg kementeriannya terlibat dlm pembuatan izin serta HGU Laut tak hrs takut. Yg bertanggungjawab scr pidana adl aktor intelektual, pelaku, lalu kontestan yg ada niat,” tulis Mahfud di dalam akun media sosial Twitter atau X @mohmahfudmd, Mulai Pekan (27/1/2025).
Menurut Mahfud, yang dimaksud bertanggung jawab secara pidana adalah pejabat yang tersebut secara langsung berkolusi. Mahfud memohon agar menteri yang menjabat di tempat kementerian terkait untuk membongkar persoalan hukum tersebut.
“Yg bertanggungjawab scr pidana adl pejabat bawahan yg menerima delegasi wewenang. Jd, kalau merasa tak terlibat ya bongkar sj, Pak Menteri. Kan byk persoalan hukum yg dihukum hny dirjen atau pegawai bawahnya yg dengan segera berkolusi,” tulisnya.
Mahfud juga menyarankan agar menyerahkan dia yang mana melanggar terhadap aparat penegak hukum. “Serahkan mereka itu yang melanggar hukum hukum bukti2nya ke aparat penegak hukum. Tak perlu menutupi perkara dgn alasan demi hormat institusi.”
Hingga ketika ini, postingan Mahfud MD disukai oleh 3.373 warganet, lalu mendapat komentar beragam dari warganet.
“Penegak hukum kita hampir tiada dapat dipercaya lagi prof. Yg ada nanti kongkalikong,” komentar pemilik akun@rudynapit
“Berdsrkn pengembngan penyidikn pasti juga oknum yg menerbitkan srtifikat pantas dijdikan tersangka. Krn sertifikat diterbitkn sebelum adanya rekomendasi atau apalah namanya dari KKP. Didukung pula dng pengembangan berdsrkn fakta persidangan,” tulis @wijayantogempar.
