Bencana banjir, kini rakyat Aceh dihancurkan oleh kekerasan aparat

Aksi Unjuk Rasa di Aceh Berujung Pemukulan oleh Oknum TNI

Sejumlah warga Aceh yang sedang mengalami musibah banjir kini menjadi korban pemukulan oleh oknum TNI saat melakukan aksi unjuk rasa. Peristiwa ini terjadi pada Kamis (25/12/2025) di depan Lhokseumawe, dan video kejadian tersebut viral di media sosial pada Jumat (26/12/2025).

Awalnya, puluhan pria Aceh melangsungkan aksi unjuk rasa menuntut pemerintah pusat segera menetapkan bencana nasional terhadap banjir yang melanda daerah mereka. Mereka membawa bendera putih sebagai simbol dari penyerahan diri. Namun, situasi memanas setelah para pengunjuk rasa memekikan seruan “merdeka”. Hal ini membuat beberapa aparat TNI terpancing emosi hingga seorang oknum TNI terciduk memukulkan senjata api laras panjang ke salah satu demonstran.

Kejadian ini kemudian membuat suasana semakin memanas. Orator unjuk rasa memberi peringatan bahwa aksi harus tetap berlangsung damai. Para aparat TNI lainnya pun melerai oknum yang terpancing emosi. Mereka juga meminta para pengunjuk rasa untuk tenang. Orator aksi kemudian mengingatkan aparat TNI bahwa warga Aceh hanya ingin pemerintah pusat menetapkan bencana nasional untuk banjir Aceh.

Kekerasan aparat tersebut disayangkan oleh Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) daerah pemilihan Aceh, H Sudirman atau Haji Uma. Ia meminta aparat keamanan, khususnya TNI dan Polri, untuk tidak bersikap represif dalam menyikapi pengibaran bendera Bulan Bintang yang terjadi pada momentum aksi solidaritas kemanusiaan bagi korban banjir di Aceh.

Haji Uma menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah penanganan darurat bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor. Menurutnya, pendekatan represif justru berpotensi memperkeruh suasana di tengah kondisi warga yang sedang dilanda musibah.

“Kita berharap aparat keamanan dapat melihat konteks ini secara lebih luas. Ini adalah aksi kemanusiaan dan pengibaran bendera itu hanya artikulasi kekecewaan masyarakat, jangan di asosiasikan sebagai bentuk perlawanan dan semacamnya,” tegasnya kepada Serambinews.com, Jumat (26/12/2025).

Haji Uma menilai, tindakan represif aparat tidak hanya melukai perasaan masyarakat yang tengah berduka, tetapi juga dapat berdampak negatif terhadap upaya penanganan bencana yang sedang dilakukan pemerintah bersama berbagai pihak. Ia menekankan agar pendekatan persuasif, dialogis, dan edukatif lebih dikedepankan terhadap adanya simbol-simbol sensitif tanpa perlu tindakan represif berlebihan.

Sementara itu, TNI membantah melakukan kekerasan terhadap warga Aceh. Pusat Penerangan TNI menyayangkan beredarnya video/konten yang memuat narasi tidak benar dan mendiskreditkan institusi TNI. Informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan berpotensi menyesatkan publik.

TNI menjelaskan bahwa peristiwa tersebut benar terjadi, bermula pada tanggal 25 Desember 2025 pagi, berlanjut sampai tanggal 26 Dini hari di Kota Lhokseumawe. Disebutkan bahwa sekelompok masyarakat berkumpul, konvoi, dan melaksanakan aksi demo, serta sebagian mengibarkan bendera bulan bintang yang identik dengan simbol GAM, disertai teriakan yang berpotensi memancing reaksi publik serta mengganggu ketertiban umum, khususnya di tengah upaya pemulihan Aceh pascabencana.

TNI mengaku mengutamakan langkah persuasif dengan menghimbau agar aksi dihentikan dan bendera diserahkan. Namun karena imbauan tersebut tidak diindahkan, aparat melakukan pembubaran secara terukur dengan mengamankan bendera guna mencegah eskalasi situasi.

Banjir Sumatra akhir bulan November 2025 lalu menerjang tiga provinsi di Sumatra yakni Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. Banjir tersebut membuat lebih dari 1000 orang tewas dan akses transportasi terputus. Wilayah Aceh menjadi salah satu wilayah yang terisolasi karena banyaknya infrastruktur rusak. Bahkan kondisi Aceh Tamiang sempat menjadi sorotan oleh media asing dan disebut kota zombie karena masyarakat tidak memiliki akses makanan dan kebutuhan pokok.

Selain itu tercatat pengungsi terbanyak tercatat di Aceh Utara dengan 166.900 orang, disusul Aceh Tamiang sebanyak 150.500 pengungsi, serta Kabupaten Gayo Lues dengan 33.800 orang pengungsi.