Apel Virtual BPSDM Hukum: Fokus pada Akuntabilitas dan Kualitas Pelatihan
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum (BPSDM Hukum) melaksanakan apel virtual yang dipimpin oleh Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan Teknis dan Kepemimpinan BPSDM Hukum, Mutia Farida. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai BPSDM Hukum, baik yang bertugas di kantor pusat maupun di tiga balai pelatihan, yaitu Balai Pelatihan Hukum Semarang, Balai Pelatihan Hukum Bitung, dan Balai Pelatihan Hukum Batam.
Dalam amanatnya, Mutia Farida menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh peserta apel atas komitmen dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas. Ia juga mengingatkan bahwa saat ini telah memasuki hari ke-16 bulan Ramadhan, menandai setengah perjalanan ibadah puasa yang tetap harus diiringi dengan semangat menjaga kinerja organisasi.
Pentingnya Ketelitian dalam Pelaporan Kinerja
Mutia menyoroti pentingnya ketelitian dalam proses pelaporan kinerja triwulan pertama (B.03). Ia mengingatkan seluruh unit kerja untuk melakukan pengecekan dan pengecekan ulang terhadap data dukung kegiatan, sekaligus memastikan kesesuaian antara realisasi fisik kegiatan dengan penyerapan anggaran. Menurutnya, setiap penggunaan anggaran harus disertai pertanggungjawaban yang jelas dan akuntabel.
Selain itu, Mutia juga menyampaikan bahwa BPSDM Hukum saat ini tengah mempersiapkan proses reakreditasi program pelatihan dan kelembagaan kepada Lembaga Administrasi Negara (LAN). Proses ini sebelumnya telah melalui tahap pendampingan dari LAN sebagai bagian dari upaya memastikan seluruh proses bisnis pelatihan berjalan sesuai dengan standar nasional.
Status akreditasi unggul yang dimiliki BPSDM Hukum menjadi bukti bahwa sistem penyelenggaraan pelatihan telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.
Pengembangan Kompetensi Aparatur Hukum
Terkait penyelenggaraan pelatihan, Mutia mengungkapkan bahwa Pusat Pelatihan telah menyelesaikan penyusunan 55 pedoman pelatihan dari total 96 program yang tercantum dalam peta jalan pengembangan kompetensi. Dari jumlah tersebut, 55 pelatihan akan dilaksanakan di lingkungan BPSDM Hukum dan tiga Balai Pelatihan Hukum, sementara sisanya akan dilaksanakan melalui kerja sama dengan kementerian dan lembaga lain, salah satunya dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Ia juga menyinggung pelatihan yang bersifat mandatory, di antaranya pelatihan yang berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai bagian dari penguatan peran Kampus Pengayoman Pancasila.
Nilai-Nilai ASN BerAKHLAK
Mutia juga mengingatkan pentingnya implementasi nilai-nilai ASN BerAKHLAK sebagaimana arahan Sekretaris Jenderal, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Menurutnya, nilai-nilai tersebut tidak hanya harus dilaksanakan dalam pekerjaan sehari-hari, tetapi juga perlu didokumentasikan dan dilaporkan dengan baik sebagai bagian dari akuntabilitas organisasi.
Dalam amanatnya, Mutia Farida menegaskan, “Setiap rupiah yang kita gunakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan selaras dengan realisasi kegiatan yang kita laksanakan.”
Penutup dan Komitmen Bersama
Menutup apel, Mutia mengajak seluruh jajaran untuk menutup triwulan pertama dengan capaian yang membanggakan serta terus menjaga semangat kerja sebagai motor penggerak pengembangan kompetensi aparatur di bidang hukum. Ia juga mengingatkan seluruh pegawai untuk senantiasa menjaga kesehatan serta integritas dalam menjalankan tugas dan ibadah selama bulan Ramadhan.
Kegiatan ini diikuti oleh Seluruh Pimpinan Tinggi Pratama BPSDM Hukum, Direktur dan Wakil Direktur Poltekpin, Para Kepala Balai Pelatihan, Pejabat Manajerial dan Non Manajerial BPSDM Hukum.
Merespons arahan strategis dari BPSDM Hukum terkait penguatan akuntabilitas kinerja dan persiapan reakreditasi pelatihan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, menyatakan dukungan penuh serta komitmen jajarannya. Ia menilai pengembangan SDM yang terstandarisasi merupakan kunci utama dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima di wilayah.
“Kami di Kanwil Kemenkum Jabar sangat mendukung langkah BPSDM Hukum dalam menjaga akuntabilitas dan meningkatkan kualitas pelatihan aparatur melalui proses reakreditasi ini. Sebagai instansi vertikal dengan jumlah pegawai dan satuan kerja yang sangat besar, pelayanan publik di Jawa Barat sangat bergantung pada sistem pengembangan SDM yang unggul, terstandar, dan berlandaskan nilai-nilai BerAKHLAK. Kami berkomitmen untuk memastikan seluruh jajaran di Tatar Pasundan tertib dan teliti dalam pelaporan kinerja triwulan pertama ini, serta siap bersinergi menyukseskan berbagai program pelatihan wajib yang telah dicanangkan demi mewujudkan pelayanan hukum yang semakin berdampak nyata bagi masyarakat,” tegas Asep Sutandar.
Jurnalis digital yang menaruh perhatian besar pada perkembangan teknologi dan komunikasi. Ia senang membaca jurnal ilmiah, mencoba aplikasi baru, dan melakukan riset kecil untuk mempertajam analisis. Hobinya termasuk bermain catur dan mendengarkan musik klasik. Motto: "Pemahaman mendalam menghasilkan berita yang bernilai."
