Surat Permintaan THR yang Mengatasnamakan Polres Tanjung Priok Dibantah
Baru-baru ini beredar surat permintaan tunjangan hari raya (THR) yang diduga berasal dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Surat tersebut ditujukan kepada Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO) dan menimbulkan kegaduhan di kalangan pengusaha truk. Namun, pihak kepolisian membantah adanya surat resmi tersebut.
Isi Surat yang Beredar
Surat yang diterima oleh Warta Kota pada Kamis (5/3/2026), memiliki kop surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metropolitan Jakarta Raya Resor Pelabuhan Tanjung Priok. Surat ini dikeluarkan di Jakarta dengan nomor B/01/III/2026/Sat Lantas perihal Partisipasi Perayaan Idul Fitri 1447 H Tahun 2026. Surat tersebut ditujukan kepada Direktur/Pimpinan Perusahaan.
Dalam surat tersebut, disampaikan salam dan doa agar penerima selalu dalam kondisi sehat serta sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, surat meminta partisipasi perusahaan dalam merayakan Idul Fitri 1447 H / 2026 M. Meski isi surat terkesan formal, kini pihak kepolisian mengklaim bahwa surat tersebut tidak berasal dari institusi mereka.
Penjelasan dari Pihak Polisi
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyatakan bahwa surat tersebut sedang dalam penyelidikan. “Lagi diselidiki karena Polres Tanjung Priok tidak pernah mengirim dokumen tersebut,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Aris Wibowo juga membantah telah menerbitkan surat tersebut. Ia menyatakan bahwa surat yang beredar bukan berasal dari institusinya. “Kami dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok tidak pernah mengeluarkan surat tersebut,” tegasnya.
Aris menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan APTRINDO terkait surat yang mengatasnamakan Polres. Menurutnya, APTRINDO bahkan telah mengeluarkan surat klarifikasi untuk mencegah adanya pihak yang dirugikan akibat beredarnya surat tersebut.
Klarifikasi dari APTRINDO
Dari dokumen yang diterima Warta Kota, APTRINDO telah mengeluarkan surat klarifikasi yang ditandatangani Ketua DPD APTRINDO Provinsi DKI Jakarta, Dharmawan Witanto. Dalam surat tersebut, APTRINDO menyampaikan bahwa surat yang beredar bukan merupakan surat resmi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Sebaliknya, surat tersebut diduga merupakan tindakan oknum yang mengatasnamakan Satlantas Polres.
Pihak Polres Pelabuhan Tanjung Priok juga telah melakukan evaluasi internal dan akan mengambil langkah penindakan terhadap oknum yang melakukan tindakan tersebut. Hal ini dilakukan karena dinilai mencederai nama baik institusi Kepolisian.
Himbauan dari APTRINDO
Sehubungan dengan hal tersebut, DPD APTRINDO DKI Jakarta menghimbau kepada seluruh perusahaan angkutan barang, khususnya yang beroperasi di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok, untuk mengabaikan serta tidak menanggapi segala bentuk permintaan, baik berupa surat, komunikasi langsung, maupun bentuk lainnya, yang mengatasnamakan pihak Kepolisian khususnya Polres Pelabuhan Tanjung Priok terkait permintaan partisipasi atau bantuan dalam bentuk apapun yang tidak dapat dipastikan keabsahannya.
Melalui himbauan ini diharapkan seluruh pelaku usaha angkutan barang tetap dapat menjalankan kegiatan operasional secara kondusif, serta bersama-sama menjaga hubungan kemitraan yang baik antara dunia usaha dengan aparat pemerintah dan penegak hukum.
Penyelidikan Terus Dilakukan
Terkait pihak yang menyebarkan atau membuat surat tersebut, polisi menyatakan masih melakukan penelusuran lebih lanjut. Hingga saat ini belum diketahui siapa yang bertanggung jawab atas beredarnya surat itu. “Betul (akan dicari orang atau pihak yang menyebarkan atau mengeluarkan surat). Sedang didalami karena dari kami, Polres Pelabuhan Tanjung Priok tidak mengeluarkan dokumen tersebut,” kata dia.
