Penjelasan Projo Mengenai Kemenangan Jokowi
Projo, organisasi relawan pendukung Presiden ke-7 RI Joko Widodo, membantah pernyataan mantan presiden RI Jusuf Kalla yang menyebut bahwa Jokowi menjadi presiden karena jasanya. Menurut Sekretaris Jenderal Projo, Freddy Alex Damanik, kemenangan Jokowi adalah hasil dari kepercayaan rakyat Indonesia.
Freddy menegaskan bahwa sistem demokrasi di Indonesia tidak dibangun berdasarkan peran satu individu semata, melainkan melalui kerja kolektif dari berbagai elemen bangsa. Ia juga menekankan bahwa keberhasilan Jokowi dalam menduduki kursi kepemimpinan nasional tidak terlepas dari rekam jejak pribadinya sebagai mantan Wali Kota Solo.
“Keberhasilan Joko Widodo tidak dapat dilepaskan dari rekam jejak kepemimpinan beliau yang lahir dari bawah, kerja nyata, serta kedekatan dengan rakyat. Faktor inilah yang menjadi fondasi utama kepercayaan publik,” jelas Freddy.
Selain itu, Freddy memaparkan bahwa sebagai organisasi relawan yang mengawal kepemimpinan rakyat sejak awal, Projo melihat adanya pilar penting lain dalam kemenangan tersebut. Pilar tersebut adalah soliditas dukungan relawan, peran partai politik, khususnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), serta partisipasi aktif dari masyarakat luas.
Oleh karena itu, Freddy mengajak semua pihak untuk tetap menjaga narasi kebangsaan yang sehat dan tidak mengecilkan proses demokrasi menjadi sekadar klaim personal. “Kami mengajak semua pihak untuk menjaga narasi kebangsaan yang sehat, tidak menyederhanakan proses demokrasi menjadi klaim personal, serta tetap menjunjung tinggi semangat persatuan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Freddy menegaskan kembali prinsip bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. “Demokrasi Indonesia adalah milik rakyat, dan setiap kemenangan dalam proses tersebut adalah kemenangan bersama, bukan milik individu,” pungkas Freddy.
Pernyataan Jusuf Kalla
Sebelumnya, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) mengatakan ia punya peran besar dalam karier politik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. “Siapa yang bawa Jokowi ke Jakarta? Saya yang bawa ke Jakarta dari Solo untuk jadi Gubernur. Saya bawa. Saya ke Ibu Mega, ‘Ibu ini ada calon baik orang PDIP’. (Megawati menjawab) ‘Ah jangan’. Saya datang lagi, akhirnya beliau setuju jadilah Gubernur,” ungkap JK di Kebayoran Baru, Sabtu (18/4/2026).
JK bahkan memberikan pernyataan keras yang ditujukan kepada para relawan atau buzzer yang kerap disebutnya dengan istilah “termul”. “Kasih tahu semua itu termul-termul itu, Jokowi jadi Presiden karena saya. Kan tanpa Gubernur mana bisa jadi Presiden?” tegas JK dengan nada lantang.
JK juga membeberkan bahwa pada Pilpres 2014, Megawati sempat bersikeras tidak akan memberikan tiket capres jika JK tidak bersedia mendampingi sebagai cawapres. “Aduh saya mau pulang kampung waktu itu mau pulang ke Makassar, Ibu Mega bilang jangan, ‘Pak Yusuf dampingi. Saya tidak mau teken kalau bukan Pak Yusuf’ Ya bukan saya minta, bukan,” kenang JK.
Ia menutup klarifikasinya dengan menegaskan alasan Megawati memintanya turun gunung. “Ibu Mega yang minta sama saya agar dampingi karena beliau tidak berpengalaman. Mengerti? Jadi jangan coba. Minta maaf ya, kasih tahu semua itu buzzer-buzzer itu. Dia tidak jadi Gubernur kalau bukan saya,” pungkasnya.
Analisis Pengamat Politik
Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menilai persoalan ijazah ini sudah meluber kemana-mana, bahkan mengarak pada hubungan Jokowi dan JK yang seakan-akan dibenturkan. Pernyataan JK bahwa Jokowi menjadi presiden karena dia, menurut Adi, Jusuf Kalla ingin menegaskan bahwa Pak Jokowi dengan dia secara historis memiliki hubungan yang cukup panjang ketika menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden.
“Tapi kan jadi ramai itu ya karena ya Pak JK dalam banyak hal mengungkit bagaimana peran Pak JK yang kemudian yang dinilai memiliki andil mengajak Pak Jokowi ke Jakarta,” kata Adi Prayitno dikutip dari tayangan KompasTV pada Minggu (19/4/2026).
Menurut Adi, ada dua pesan yang ingin disampaikan Jusuf Kalla. Pertama dia ingin memberikan pesan bahwa salah satu yang meyakinkan PDIP dan Megawati adalah dia yang saat itu juga seorang politisi senior di Partai Golkar. Kedua, lanjut Adi, pernyataan JK ini juga ditujukan kepada pihak terkait pelaporan dirinya ke polisi gara-gara pidato dan orasinya di UGM yang teridentifikasi ke salah satu kader partai politik tertentu dan partai ini sangat dekat dengan Jokowi.
“Makanya di situlah sepertinya ekspresi dari Pak JK itu tolong sampaikanlah kepada siapa pihak-pihak yang menjadi pendukungnya Pak Jokowi bahwa Pak JK itu adalah salah satu pihak yang dinilai punya kontribusi,” kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia.
Adi menyebut hal itu bukan masalah imbal balik politik. Menurut Adi, JK hanya ingin menegaskan bahwa hubungannya dengan Jokowi tidak perlu diperkeruh dengan urusan-urusan lapor-melapor, urusan-urusan saling menyerang satu sama yang lain.
Apakah terseretnya JK ke kasus ijazah Jokowi ini sengaja dipolitisasi? Menurut Adi, persoalan ini terjadi karena memang ada yang menuding mengarah pada fitnah yang mengaitkan JK dengan ijazah, meski yang menuding itu merasa tidak pernah melakukan karena hal itu hasil rekayasa AI.
“Makanya kemudian ketika lapor melaporkan ini justru menjadi persoalan baru lagi. Persoalan ijazah itu juga satu hal dan persoalan laporan Pak JK juga menjadi satu hal yang lagi,” tandasnya.
