Pojokmedan.com – JAKARTA – Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng menyoroti langkah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang menginstruksikan kepala area untuk tak mengikuti retreat pada Akmil, Magelang, Jawa Tengah.
Andi mengingatkan manusia kepala tempat yang telah dilakukan dilantik menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang digunakan dipimpin oleh Presiden. Untuk itu, Andi menegaskan, kepala tempat harus tegak lurus pada Presiden.
“Ketika seseorang warga negara sudah pernah dilantik menjadi kepala daerah, maka pada waktu itu beliau menjadi bagian dari pemerintahan NKRI yang dimaksud dipimpin oleh Presiden RI. Nah, di konteks pemerintahan ini kepala area tegak lurus untuk Presiden RI. Bahkan, khusus gubernur juga sebagai delegasi pemerintah pusat,” kata Andi, Hari Jumat (21/2/2025).
Andi menyampaikan kegiatan retreat dalam Magelang merupakan upaya Presiden Prabowo untuk menyatukan visi dengan kepala wilayah terpilih yang berasal dari berbagai macam partai. Andi menilai, kegiatan retreat merupakan upaya untuk mengembangkan kebersamaan di mendirikan bangsa kemudian negara.
Kendati demikian, Andi menyampaikan, kegiatan retreat merupakan kegiatan Prabowo yang baik untuk kepentingan bangsa dan juga negara. Andi menilai, tak seharusnya kegiatan retreat diintervensi oleh kepentingan urusan politik partai tertentu.
“Ini adalah inisiatif pemerintahan kemudian kebangsaan yang mana baik dari Presiden Prabowo yang dimaksud tidak ada semestinya diintervensi oleh kepentingan urusan politik parpol tertentu,” pungkas Andi.
Sekadar informasi, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri menurunkan instruksi terhadap Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah yang tersebut berasal dari PDIP.
Megawati memohon kadernya untuk tak mengambil bagian pada kegiatan retreat yang tersebut diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Instruksi Megawati diturunkan di Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025. Edaran ini dibenarkan oleh Juru Bicara PDIP, Guntur Romli. “Betul (surat instruksi Megawati),” kata Guntur Romli pada waktu dimintai konfirmasi, Kamis, 20 Februari 2025.
