Opini: Redenominasi Bukan Sekadar Ganti Angka

Kredibilitas Rupiah dan Tantangan yang Menghadang

Rupiah sebagai mata uang negara tidak ditentukan oleh jumlah nol di belakang angka, tetapi oleh kemampuan pemerintah dalam menjaga kepercayaan publik dan pasar terhadap stabilitas nilai tukar serta daya beli nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, fondasi kepercayaan ini kembali diuji dengan depresiasi rupiah yang menembus Rp16.000 per dolar Amerika Serikat (AS) pada akhir 2024. Hal ini menunjukkan adanya tekanan struktural yang belum teratasi.

Defisit transaksi berjalan yang masih persisten dan ketergantungan impor pada energi serta pangan menjadi faktor utama yang memengaruhi kondisi ekonomi Indonesia. Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa defisit transaksi berjalan pada 2024 mencapai US$8,9 miliar, sementara arus modal asing justru mencatat surplus finansial. Dalam konteks ini, Eichengreen (2019) menyatakan bahwa “mata uang melemah bukan hanya karena kinerja ekonomi, tetapi karena persepsi kelembagaan tentang masa depan yang lebih tidak pasti”.

Fenomena Beban Psikologis Nominal

Dari sudut pandang psikologis, muncul fenomena yang dikenal sebagai “beban psikologis nominal”. Publik cenderung mengaitkan besarnya angka dengan ketidakstabilan nilai rupiah. Misalnya, nominal Rp100.000 yang digunakan untuk transaksi kecil bukan hanya masalah estetika, tetapi juga mencerminkan ekspektasi jangka panjang mengenai kemampuan negara dalam menjaga stabilitas harga.

Tiga fondasi utama yang menjadi penentu persepsi tersebut adalah:

Terjaganya inflasi

Disiplin anggaran

* Keandalan institusi dalam menjalankan kebijakan secara konsisten

Di tengah tekanan dan persepsi tersebut, pemerintah kembali mengaktifkan wacana redenominasi melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 70/2025 dan masuknya RUU Redenominasi ke Program Legislasi Nasional 2025–2029. Langkah ini ditempatkan sebagai agenda modernisasi rupiah. Namun, sejumlah pejabat menegaskan bahwa implementasi masih jauh dan membutuhkan kesiapan kelembagaan.

Teori dan Pelajaran Global tentang Redenominasi

Secara teoritis, redenominasi dapat menyederhanakan sistem pembayaran dan meningkatkan efisiensi transaksi. Namun, estimasi manfaat kuantitatif, termasuk potensi penghematan biaya transaksi, masih bervariasi dan belum dirilis secara resmi oleh pemerintah. Rogoff (2016) mengingatkan bahwa “modernisasi mata uang tanpa penguatan institusi adalah langkah yang hanya memperhalus gejala, bukan akar penyakitnya”.

Pelajaran global menunjukkan bahwa keberhasilan redenominasi tidak bergantung pada penghapusan nol itu sendiri, tetapi pada proses yang menyertainya. Contohnya, Turki berhasil menghapus enam nol pada 2005 setelah hampir satu dekade konsolidasi fiskal, penurunan inflasi, dan stabilitas politik. Sementara itu, Brasil melalui Plano Real 1994 berhasil meredam inflasi yang melampaui ribuan persen karena pemerintah membangun apa yang disebut Sachs (2005) sebagai “kepercayaan baru antara negara dan warga melalui kebijakan yang dapat diprediksi”.

Sebaliknya, Zimbabwe dan Venezuela menunjukkan bagaimana penghapusan nol tanpa perbaikan institusional justru mempercepat kehancuran mata uang karena defisit fiskal melebar, ekspansi moneter berlebihan, dan legitimasi pemerintah menurun drastis. Dari berbagai pengalaman itu, prinsipnya adalah nilai mata uang bergantung pada kapasitas negara mengelola ekspektasi kolektif.

Tantangan dan Risiko Redenominasi di Indonesia

Indonesia perlu membaca pelajaran tersebut dengan jernih. Meskipun inflasi relatif terjaga, struktur ekonomi masih menghadapi tantangan. Ketergantungan impor energi dan pangan, rasio penerimaan negara terhadap PDB yang rendah, serta perlunya penguatan ekspor bernilai tambah menjadi faktor penting yang harus diperhatikan.

Di luar variabel teknis, desain kebijakan yang konsisten dan koordinasi antar-institusi sering menjadi faktor paling menentukan pembentukan kepercayaan. Oleh karena itu, redenominasi hanya layak dijalankan jika menjadi bagian dari agenda yang lebih besar, yaitu penyehatan fiskal, penguatan neraca perdagangan, dan stabilitas harga yang kredibel.

Namun, risiko juga tidak kecil. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa proses transisi dapat memicu pembulatan harga yang meningkatkan inflasi jangka pendek, meskipun besarannya sangat bergantung pada kesiapan teknis dan koordinasi otoritas. Biaya implementasi, mulai dari pembaruan sistem akuntansi, integrasi digital, hingga percetakan uang baru, diperkirakan signifikan, meski belum diumumkan secara resmi oleh pemerintah.

Jika sosialisasi buruk, pengalaman internasional juga menunjukkan kemungkinan munculnya kepanikan publik atau preferensi menyimpan mata uang asing, yang dapat menimbulkan volatilitas nilai tukar.

Tiga Prasyarat Utama Keberhasilan Redenominasi

Untuk memastikan keberhasilan, ada tiga prasyarat utama:

Komunikasi publik harus dilakukan berlapis dan jangka panjang, bukan kampanye singkat menjelang implementasi. Turki menghabiskan sekitar tujuh tahun untuk proses ini.

Pembenahan kebijakan dan kapasitas institusi harus berjalan lebih dahulu dan lebih kuat daripada perubahan kosmetik nilai nominal.

* Uji coba regional dapat membantu mengantisipasi pembulatan harga dan adaptasi sistem pembayaran digital.

Kesimpulan

Pada akhirnya, redenominasi memang dapat menjadi simbol modernisasi rupiah. Namun, seperti yang ditegaskan Krugman (1994), “kebijakan yang berhasil bukan yang paling spektakuler, tetapi yang paling konsisten”. Penghapusan nol tidak otomatis meningkatkan nilai rupiah, yang memperkuatnya adalah konsistensi kebijakan, tata kelola yang dapat diprediksi, dan rekam jejak negara dalam menjaga stabilitas.

Jika redenominasi ditempatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun kepastian dan memperkuat kepercayaan publik, maka langkah ini dapat menjadi pintu menuju kredibilitas yang lebih besar. Namun, jika diperlakukan sebagai solusi cepat, dia justru berpotensi memperdalam kerentanan yang ingin diatasi.