pojokmedan.com – JAKARTA – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengungkapkan bahwa ia telah menerima banyak laporan tentang adanya keberpihakan dari institusi negara menjelang Pilkada 2024 yang akan dilaksanakan pada 27 November mendatang.
Megawati menuturkan bahwa aparat dari institusi negara tersebut dikabarkan melakukan pemaksaan terhadap masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu dengan memberikan bantuan sosial. “Saya mendengar banyak laporan mengenai institusi negara yang tidak netral,” ujar Megawati dalam sebuah video yang ditayangkan saat jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (20/11/2024).
Menurut Presiden ke-5 RI tersebut, hal tersebut merupakan bentuk politik uang atau money politics yang dilakukan dengan menggunakan institusi negara. Ia berharap agar masyarakat Indonesia tidak terpengaruh dengan iming-iming bantuan sosial tersebut dan tetap teguh pada pilihan politik mereka dalam Pilkada 2024.
Megawati juga menyinggung tentang masyarakat di Ghana yang menolak bantuan sosial demi mempertahankan pilihan politik mereka. Ia mengimbau agar masyarakat Indonesia juga bijak dalam memilih calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mampu memberikan jaminan masa depan.
Reporter digital yang menggemari berita olahraga, kegiatan komunitas, dan isu pergerakan anak muda. Ia hobi berlari pagi, bermain badminton, dan menonton pertandingan olahraga. Ketika istirahat, ia menyukai membaca artikel inspiratif. Motto: “Semangat dalam berita harus sama kuatnya dengan semangat di lapangan.”
